FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mencari tempat untuk menampung imigran Rohingya yang datang menggunakan kapal ke sejumlah pesisir Aceh.
Menurut Mahfud, tempat penampungan yang ada pada saat ini sudah tidak memiliki kapasitas untuk menampung para pengungsi Rohingya yang diduga berasal dari Bangladesh.
“Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan, karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat,” jelas Mahfud seusai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Rabu, 6/12/2023.
Mahfud menjelaskan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan rapat bersama dengan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian untuk menangani pengungsi imigran Rohingya tersebut.
“Sementara Ibu Menteri Luar Negeri akan menghubungi UNHCR (organisasi PBB yang mengurus pengungsi di Dunia) dalam waktu yang tidak terlalu lama,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga mengatakan ada beberapa tempat yang diusulkan untuk dijadikan penampungan, tetapi, belum diputuskan. Ia masih enggan untuk mengungkapkan di mana saja tempat yang diusulkan.
Mahfud hanya menyebut pemerintah tidak ingin menempatkan pengungsi di Pulau Galang, Kepulauan Riau yang dulu pernah dijadikan tempat penampungan pengungsi dari Vietnam saat terjadinya pecah perang saudara.
Dia kembali mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak terikat dengan konvensi internasional mengenai pengungsi di bawah UNHCR.
Menurut Mahfud, keterbukaan Indonesia kepada para pengungsi Rohingya saat ini berdasarkan kemanusiaan.
“Kalau pengungsi 1.400 lebih ya dan kita sebenarnya tidak terikat ya dengan konvensi itu, tapi karena kita punya prinsip kemanusiaan ya kita cari. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat,” ujar Mahfud.
Sebelumnya dikabarkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk Mahfud MD untuk mengatasi soal gelombang imigran pengungsi Rohingya yang tiba di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023.
Jokowi juga memberikan arahan tersebut agar masalah dapat didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat hingga UNHCR.*
