FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kritik yang dilayangkan oleh calon presiden (capres) nomor urut no 1, Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan menimbulkan ketimpangan baru.
Menurut Jokowi, IKN justru akan menciptakan pemerataan dan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak ingin Jawa sentris, melainkan menerapkan konsep Indonesia sentris. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk harus merata di semua wilayah, bukan hanya terfokus di Pulau Jawa.
Jokowi mengungkapkan, 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia terkonsentrasi di Jawa.
Belum lagi, sebanyak 56 persen dari total penduduk Indonesia hanya terdapat di Pulau Jawa, meskipun Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Ini menunjukkan bahwa populasi dan kegiatan ekonomi secara signifikan terpusat di Jakarta.
“Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris, karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris,” ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 29/11/2023.
Jokowi mengatakan, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin IKN dapat menumbuhkan titik baru pertumbuhan ekonomi.
“Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan,” lanjutnya.
Memang pembangunan IKN tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu setahun dua tahun, hal itu butuh waktu yang cukup lama dan harus berkelanjutan.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” ujar Jokowi.
Terkait pendapat ataupun kritik yang dilayangkan banyak pihak, Jokowi juga tidak ingin mempermasalahkan.
Jokowi mempersilakan untuk berpendapat tentang IKN Nusantara, namun ia menegaskan bahwa IKN Nusantara sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan sudah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” kata Jokowi.
Diketahui sebelumnya, capres nomor urut 3, Anies Baswedan menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang menurutnya tidak menghasilkan pemerataan.
Anies mengatakan bahwa pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.
“Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak,” tutur Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan secara daring, pada Sabtu, 25/11.
Anies berpendapat, jika ingin melakukan memeratakan Indonesia maka perlu dilakukan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.
“Kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar, di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun 1 kota di tengah-tengah hutan,” imbuh Mantan Gubernur DKI Jakarta.
“Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung,” tambah Anies.
Di sisi lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ibu Kota Negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sohibul dalam Rapimnas kampanye nasional 2024 yang digelar PKS.
“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang Ibu Kota Negara tetap Jakarta,” ujar Sohibul, Minggu, 26/11.
PKS menilai, Ibu Kota tidak perlu pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi Undang-Undang.
“Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.*
