FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sejumlah pihak yang tidak mau Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Jokowi mempersilakan untuk berpendapat tentang IKN Nusantara, namun ia menegaskan bahwa IKN Nusantara sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan sudah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 29/11/2023.
Jokowi mengatakan bahwa IKN tidak memicu ketimpangan. Ia mengingatkan bahwa populasi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
“Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris, karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia-sentris,” kata Jokowi.
“Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin IKN dapat menumbuhkan titik baru pertumbuhan ekonomi.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ibu Kota Negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sohibul dalam Rapimnas kampanye nasional 2024 yang digelar PKS.
“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang Ibu Kota Negara tetap Jakarta,” ujar Sohibul, Minggu, 26/11.
PKS menilai, Ibu Kota tidak perlu pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi Undang-Undang.
“Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.
Hal serupa juga diungkap pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya kompak tak ingin memindahkan Ibu Kota ke IKN, bahkan tak mencantumkan proyek IKN dalam visi misi.*
