Pakar: Harusnya Jadi Benteng Penegakan Hukum, Firli Malah Merusaknya

Gedung KPK | Merinda Faradianti/ForumKeadilan
Gedung KPK | Merinda Faradianti/ForumKeadilan

FORUM KEADILAN – Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menyayangkan status tersangka yang diemban oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Menurutnya, pelanggaran hukum Firli itu sudah merusak tatanan hukum di Indonesia.

Hibnu berpendapat, seharusnya Firli sebagai Ketua KPK menjadi benteng dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia, bukan lantas merusaknya.

Bacaan Lainnya

“Penegak hukum melanggar hukum itu sudah cukup nadir sekali. Enggak boleh itu jeruk makan jeruk, enggak bisa. Ini suatu yang sangat kita sesali sekali. Penegak hukum itu harus menjadi benteng untuk menjaga hukum bukan merusak hukum. Ini suatu yang sangat kita sayangkan, dan sudah merusak tatanan hukum di Indonesia,” kata Hibnu kepada Forum Keadilan, Kamis 23/11/2023.

Hibnu menyebut, hukuman Firli harusnya diperberat. Sebab, Firli merupakan penegak hukum yang tidak patuh pada hukum.

“Dengan hukuman-hukuman dan dia sebagai penegak hukum, jadi hukumnya diperberat, seharusnya begitu,” ujarnya.

Setelah menyandang status sebagai tersangka, menurut Hibnu, Firli harus mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Bukan hanya secara etika, tetapi dalam Pasal 32 ayat 2 UU KPK juga diatur bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka harus mengundurkan diri.

“Iya kalau kita lihat undang-undang kan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu, ya sampai suatu putusan itu berkekuatan hukum tetap. Artinya, sejak saat ini ditetapkan, secara etika harusnya mengundurkan diri,” terangnya.

Dengan demikian, Hibnu mendorong agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK bertindak cepat dan tegas untuk menindak Firli Bahuri sebagai langkah melaksanakan amanat UU KPK.

“Itu yang harus diperhatikan, jadi Dewas harus cepat, tegas sebagai bentuk implementasi Undang-undang KPK yang dibuat sendiri untuk dirinya sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Septa Chandra menilai, Firli harusnya dipecat sebagai Ketua KPK, sebagaimana yang terjadi pada komisionernya sebelumnya.

“Tentu dengan statusnya sebagai tersangka, harus diberhentikan sebagai Ketua KPK. Seperti mantan-mantan komisioner KPK sebelumnya juga begitu,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 23/11.

Menurut Septa, terbuka kemungkinan kalau Firli tidak sendiri dalam melakukan dugaan pemerasan itu. Sebab, Firli sebagai seorang Ketua KPK memiliki pengaruh terhadap bawahannya.

“Yang bersangkutan tidak bertindak sendirian, sangat mungkin sekali. Karena sebagai ketua KPK sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap komisioner lainnya. Bisa jadi ada komisioner lainnya yang juga terlibat dan mengetahui,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong pihak penyidik dari Polri untuk membongkar semua pihak yang terlibat dalam perkara itu, termasuk komisioner lainnya yang terlibat.

Sebelumnya, Kepolisian menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan tersebut dilakukan setelah gelar perkara, Rabu 22/11.

“Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Rabu 22/11.

Laporan M. Hafid