FORUM KEADILAN – Persatuan guru besar, tokoh politik, hingga aktivis yang bergabung dalam ‘Maklumat Juanda’ menyebut, jika reformasi Indonesia saat ini kembali ke titik nol.
Maklumat yang disampaikan oleh lebih dari 200 warga Indonesia menggambarkan situasi politik dan kepemimpinan nasional saat ini.
Dalam hal ini, ‘Maklumat Juanda’ menyoroti perilaku elite politik dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.
Pembacaan tersebut bertepatan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian usia capres-cawapres Undang-Undang (UU) Pemilu.
“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,” kata salah seorang inisiator Maklumat sekaligus mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 17/10/2023.
Erry juga menyinggung beberapa aspek di antaranya, revisi UU KPK, benturan kepentingan pejabat kabinet, hingga UU Cipta Kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Maklumat Usman Hamid mengungkapkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak relevan dengan kehidupan rakyat yang terjadi sebenarnya.
“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki daripada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” ujarnya.
Disamping itu, Prof Sulistyowati Irianto menegaskan nyatanya hukum hanya digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan.
“Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggengkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilese, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” kata Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia tersebut.
Isu dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo juga mendapatkan kritikan keras dari Maklumat Juanda.
“Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor,” ucap Prof Sulistyowati.*
Laporan Novia Suhari
