Sekda DKI: Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta Perlu Anggaran Besar

Ilustrasi KTP Elektronik. | Ist
Ilustrasi KTP Elektronik. | Ist

FORUM KEADILAN – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan cetak ulang Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) usai Jakarta berubah dari DKI menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta) membutuhkan anggaran yang besar.

Ia pun mengaku akan membahas wacana tersebut secara teknis.

Bacaan Lainnya

“Saya belum pernah rapat soal ini, tapi dengan perpindahan ini otomatis. Kemungkinan nanti kita akan bahas secara teknis, karena memang membutuhkan anggaran yang besar,” kata Joko dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibukota di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 19/9/2023.

Pernyataan itu merespons pertanyaan anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli.

Joko menyebut Pemprov menampung usulan dari anggota dewan agar tidak perlu dilakukan cetak ulang.

“Ya kalau dengan elektronik saya setuju juga, coba kita konsul ke Dirjen Dukcapil apa bisa gunakan KTP digital,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut warga Jakarta harus mencetak ulang KTP elektronik usai Jakarta berubah dari DKI menjadi DKJ.

“Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sehingga seluruh pemilik e-KTP harus melakukan pencetakan ulang,” kata Budi dalam keterangannya pada Senin, 18/9/2023.

Ia pun memperkirakan kebutuhan blanko di Jakarta mencapai 8 juta pada 2024.

Hal inilah yang membuat Budi akan bersurat kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar melakukan hibah blanko KTP sebanyak 3 juta keping untuk 2024.

“Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Budi juga berharap agar Komisi A DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran tinta untuk percetakan e-KTP usai RUU DKJ disahkan.*