Menkominfo Budi Arie Percepat Proses Pemilihan Dirut BAKTI Kominfo

Budi Arie Setiadi usai dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17/7/2023 | YouTube Sekretariat Presiden
Budi Arie Setiadi usai dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17/7/2023 | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan mempercepat proses pemilihan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Target pada bulan Agustus sudah dilakukan pemilihan.

Bacaan Lainnya

“Oh ini mau dipercepat. Iya kita pilih ini menuju 20, nanti jadi tiga dan kita nanti pilih satu,” ungkapnya di Kejaksaan Agung pada Senin, 24/7/2023.

Budi mengungkapkan hal tersebut usai menyambangi Kejagung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Saat itu, ia didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Pelaksana Tugas Dirut BAKTI Arief Tri Hardiyanto.

Budi menjelaskan tujuan rombongan Kominfo ke Kejagung ini adalah untuk meminta pendampingan hukum terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Soal vendor yang akan melanjutkan proyek pembangunan tower selular BAKTI, pihaknya menyebut akan melakukan peninjuan ulang.

Di samping itu Budi juga menyampaikan isi pembahasan saat bertemu dengan Kejagung, di antaranya agar proyek BTS 4G tersebut dapat dirampungkan.

“Bagaimana percepatan pembangunan proyek BTS,” kata Budi.

Diketahui, saat pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo pada Senin, 17/7 lalu, Presiden Jokowi secara khusus meminta proyek BTS untuk dilanjutkan.

“Saya ingin yang pertama Menkominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 17/7/2023.

Tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan, namun Jokowi ingin proyek BTS tetap dilanjutkan lantaran berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyelesaian hukum silakan berjalan. Kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” ungkap Jokowi.*

Pos terkait