FORUM KEADILAN – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali kecolongan dengan bocornya data masyarakat sebanyak 337 juta yang diduga dijual kepada forum hacker bernama BreachForums.
Sontak saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyinggung ihwal anggaran yang dikeluarkan negara harusnya relevan dengan pengamanan data negara.
Mardani mengungkap anggaran untuk menangani kebocoran dari hacker yang telah dinaikkan oleh DPR RI pada tahun 2022 lalu, sejatinya mengunci pihak-pihak tak bertanggung jawab membobol data publik yang notabene adalah rahasia negara.
“Jika benar bocor dan anggaran sudah dinaikkan harus dibuat evaluasi total,” sergah Mardani kepada Forum Keadilan.
Mardani mengatakan jika menilik dari jawaban Kemendagri, saat ini sedang dilakukan perancangan rencana penyelidikan.
Sebagai Mitra Kerja dari Kemendagri, Mardani mengingatkan agar kebocoran data tidak terulang kembali.
“Jaga data kita semua. Khususnya yang digital, kita tahu saat migrasi ke digital kita sudah siap dengan segala aksi ini, karena itu mesti menyiapkan anggaran dan SDM untuk menjaga data kita,” ujarnya.
Dari keterangan yang ia peroleh dari pihak Kemendagri, Mardani menyebut saat ini jajarannya dan stakeholders terkait masih dan sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu.
“Terkait dengan kasus dugaan kebocoran database dukcapil yang ada di BreachForums, kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan 2 agenda kegiatan, yaitu, pertama, Audit investigasi, dan kedua, Mitigasi preventif,” demikian bunyi keterangan yang ia terima dari dari pihak Kemendagri.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui forward WhatsApp tersebut, Kemendagri menjelaskan jika tidak ada kesamaan antara data yang berada di BreachForums dengan database Dukcapil.
Namun Kemendagri, menurut Mardani, mengaku saat ini jajarannya dan para stakeholders terkait masih dan sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu.
Kebocoran data dukcapil pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pelopor Ethical Hacker Indonesia.
Teguh mengungkap kebocoran data tersebut dipastikan berupa, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah dan data penting lainnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
