FORUM KEADILAN – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan tidak tahu-menahu soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Alasannya saat itu ia belum menjabat sebagai seorang menteri.
Tri Rismaharini memang baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi.
Hal ini diungkapkan Risma usai KPK menggeledah kantor Kemensos pada Selasa, 24/5/2023.
“Karena ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR (Banda Ghara Reksa) dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden 27 Desember 2020 dan ini (kasus) sekitar bulan September, jadi saya enggak tahu,” ungkapnya pada Rabu, 24/5/2023.
Namun, Risma menilai penganggaran bansos beras terbilang aneh.
“Hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duitnya di (Ditjen) Dayasos (Pemberdayaan Sosial), kenapa kemudian ada orang dari (Ditjen) Lijamsos (Perlindungan dan Jaminan Sosial) turut serta. Itu saja saya yang heran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Risma menyampaikan bahwa keanehan itu baru berupa analisanya sebagai PNS lantaran ia sempat berkarier di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga menjadi kepala Bappeda.
Saat menjadi PNS, Risma sempat memegang 50 persen anggaran.
“Jadi saya tidak mungkin tidak tahu mekanisme itu. Makanya di sini teman-teman Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur kenapa? Saya biar mudah mengingatkan temen-temen Kemensos,” jelasnya.
Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) dalam dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya akan segera mengumumkan sejumlah pihak yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah seluruh proses telah selesai dilakukan tim penyidik KPK,” katanya, Rabu 24/5/2023.
Ia menyampaikan, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi sejumlah alat bukti terkait dengan dugaan kasus korupsi bansos tersebut.
“Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di kemensos dalam rangka untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang kami miliki,” ujarnya.
Namun, ia belum merinci hasil yang dari penggeledahan di Kemensos itu. Pihaknya akan menyampaikan perkembangan hasil dari penggeledahan jika proses penyidikan rampung.
“Saat ini masih terus melakukan proses penyidikan perkara dimaksud, dan pada saatnya nanti kami akan sampaikan,” tutup Ali.*
