Wakil Presiden Tegaskan Tak Boleh Ada Kampanye di Tempat Ibadah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin | Ist

FORUM KEADILAN – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa masjid tidak boleh dijadikan tempat kampanye.

Apalagi sampai melakukan politik uang.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan usai adanya laporan praktik pembagian amplop bergambar partai politik di tempat ibadah oleh sejumlah oknum politikus.

“Saya kira pertama, tentu tidak boleh ada money politic, itu sudah ada aturannya. Jadi tidak boleh kampanye di tempat-tempat ibadah juga, sudah ada aturannya,” ungkap Ma’ruf pada Selasa, 4/4/2023.

Lebih lanjut, ia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti praktik bagi-bagi amplop para politikus di tempat ibadah.

Bawaslu akan memverifikasi apakah praktik tersebut melanggar aturan pemilu atau tidak.

“Tentunya aturannya sudah ada, tinggal sesuai apa tidak atau dia masuk melanggar aturan atau tidak. Kita tunggu Bawaslu yang nanti memberi penjelasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan pembagian amplop berlogo partai politik di salah satu masjid di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Masjid itu, diketahui milik Ketua Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI-P asal Sumenep, Said Abdullah.

Said sendiri telah membantah bahwa dirinya melakukan politik uang karena ia saat ini belum berstatus sebagai sorang calon anggota legislatif.

“Jadi, kalau itu money politic, saya ini belum caleg. Kalau dilaporin ke Bawaslu, kampanye perasaan juga belum, jadi motifnya apa?” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Said mengeklaim, pembagian amplop yang dilakukannya merupakan bentuk menjalankan rukun Islam yakni membayar zakat.

Ia juga mengeklaim, uang yang dibagikannya itu adalah uang reses yang diterima oleh setiap anggota DPR untuk diserahkan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.*