Mahfud Kembali Tegaskan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda, Waktunya Fix 5 Tahun

Polhukam Mahfud MD saat berbicara di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 21/3/2023. | Ist
Polhukam Mahfud MD saat berbicara di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 21/3/2023. | Ist

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan perhelatan Pemilu 2024 tak boleh ditunda. Mahfud hal ini saat menghadiri acara simposium nasional bertajuk Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21/3/2023.

Mahfud mengatakan, kehidupan demokrasi, sudah sesuai dengan konstitusi di Indonesia yang menuangkan tentang pelaksanaan pemilu setiap lima tahun.

Bacaan Lainnya

“Waktunya fix lima tahun. Jangan lalu diperpendek. Nggak boleh. Diperpanjang juga nggak boleh, kecuali melalui proses perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi,” kata dia.

Mahfud menjelaskan, demokrasi yang tertuang dalam konstitusi mengungkap adanya batasan ruang kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

“Tidak boleh kekuasaan itu tidak dibatasi. Kamu presiden, lingkupmu apa? Di luar itu punyanya legislatif atau yudikatif. Pemerintah pusat ada kewenangan. Dipencar kekuasaan itu,” ujar Mahfud.

Menurut dia, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu taat pada Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.  Menurut dia, semua elemen bangsa dapat meniru Megawati yang selalu taat terhadap konstitusi ketika berdemokrasi, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu.

Menurut dia, semua elemen bangsa dapat meniru Megawati yang selalu taat terhadap konstitusi ketika berdemokrasi, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu.

“Jadi, yang penting dalam demokrasi itu punya elemen, dalam demokrasi itu ada konstitusi, karena ada Pancasila sebagai ideologi, di bawahnya ada konstitusi. Konstitusi aturan main yang sangat fundamental. Negara diatur dalam konstitusi,” jelas eks Menteri Pertahanan tersebut.

“Oleh karena itu, saudara harus meneriakkan, Bu Mega (Megawati Sukarnoputri, red) selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi. Mau pemilu atau apa, karena memang kacau bernegara nggak ikut konstitusi. Semua seenaknya sendiri,” lanjut Mahfud.

Dalam acara itu turut hadir Megawati secara virtual. Selain itu juga hadir Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir; Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom. Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Siti Hartati Murdaya. Kemudian, Tokoh Lintas Agama Alwi Abdurrahman Shihab dan Akademisi, Amany Burhanuddin Umar Lubis.*