Pengendara Motor di Jakarta Juga Bakal Kena ERP

ERP
ERP Jakarta. | Ist

FORUM KEADILAN –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua juga akan dikenai tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).

Bacaan Lainnya

“Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP),” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 16/1/2023.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Syafrin meyakini, sistem jalan berbayar elektronik bisa mengurangi jumlah pengemudi motor.

Menurut dia, jumlah pengendara motor di Jakarta saat ini semakin banyak. Hal ini diyakini jadi cara holistik untuk memecah kemacetan Syafrin meyakini kebijakan ERP merupakan cara holistik untuk memecah kemacetan di Jakarta. Pasalnya, kepemilikan kendaraan pribadi tak sejalan dengan kemampuan daerah menambah jalan.

“Oleh sebab itu, kemudian kami harus melakukan upaya holistik (menyeluruh),” kata Syafrin, Senin, 16/1/2022.

ERP, kata Syafrin, adalah cara lanjutan untuk mengurai persoalan macet di Jakarta. Upaya sebelumnya, yakni three in one (3in1) dinilai kurang efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Selain itu, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di ibu kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalanan Jakarta, malah bertambah banyak.

“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price,” kata Syafrin.*

 

banner 468x60