Minggu, 19 Oktober 2025
Menu

Luhut Ungkap Prabowo Siapkan Keppres Urus Utang Whoosh

Redaksi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN RI, Jakarta Pusat, Kamis, 9/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN RI, Jakarta Pusat, Kamis, 9/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto akan bentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemic penangan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, saat ditemui di kawasan JS Luwansa, Jakarta, pada Kamis, 16/10/2025.

“Ada Keppres (Keputusan Presiden) dari Presiden mengenai timnya,” ungkap Luhut.

Luhut menjelaskan, DEN telah mengajarkan proses penanganan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Ia menegaskan, proses penanganan tidak perlu melalui restrukturisasi, sebagaimana yang dipertimbangkan opsinya oleh BPI Danantara, sebagai holding BUMN.

“Itu enggak harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, saya toh yang paham betul mengenai itu dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu Keppres saja,” ujarnya.

Luhut mengaku sudah berbicara dengan CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengenai dengan proses penanganan utang proyek Whoosh.

“Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama,” lanjutnya.

Sementara itu, Luhut merespons usulan untuk membuka opsi pembayaran utang proyek kereta cepat menggunakan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi, dirinya menyangsikan kalau pembayaran utang tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tak ada yang pernah meminta APBN,” tuturnya.

Ia meminta agar pelbagai pihak untuk tidak banyak berkomentar bila tidak mempunyai basis data dan pemahaman yang luas mengenai Whoosh. Menurut Luhut, pemerintah harus solid dan kompak dalam menyelesaikan segala persoalan Indonesia.

“Jadi kalau saran saya, kalau kita enggak mengerti datanya, enggak usah komentar dulu. Cari datanya baru berkomentar. Baru enak,” tegasnya.

Di sisi lain, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan sudah berkonsultasi dengan sejumlah Kementerian termasuk dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan penyelesaian utang Whoosh ke China Development Bank.

“Masalah Whoosh saya sudah sampaikan ke semua menteri, kemarin ke Pak Purbaya juga. Bahwa kami sedang mengevaluasi penyelesaian ini secara menyeluruh. Tentu dalam evaluasi ini kami memberikan opsi satu, dua, dan tiga,” ujar Rosan saat ditemui di JS Luwansa Jakarta, Kamis, 16/10/2025.

Tetapi, Rosan tidak menjelaskan kepada awak media mengenai opsi apa saja yang akan ditempuh untuk penyelesaian utang Whoosh tersebut.

Rosan mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia sedang mengkaji secara matang mengenai skema pembayaran utang itu.

“Begitu nanti evaluasi sudah selesai, akan kami finalisasi segera. Baru kami bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menilai bahwa tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10/10/2025.

Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung oleh negara.

Tetapi, Purbaya menilai bahwa Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu tanpa perlu mengandalkan APBN.

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” tuturnya.

Purbaya menegaskan Danantara seharusnya dapat mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” sambungnya.

Ia mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Opsi itu meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra Cina.

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.*