Jumat, 15 Agustus 2025
Menu

Pertahanan Tetap Prioritas, Komisi I DPR Sebut Bela Diri Itu Kunci

Redaksi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa sektor pertahanan tetap menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat.

Menurut Dave, presiden secara tegas menyampaikan bahwa kemampuan membela diri dari segala macam ancaman merupakan kunci bagi kedaulatan negara di berbagai bidang. Meski ancaman nyata mungkin belum terlihat di depan mata, peta konflik global saat ini menunjukkan pergeseran ke arah selatan, mulai dari Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara.

“Syukurlah, sejumlah konflik ada yang bisa diredam atau diturunkan. Namun, bukan berarti kita hidup tanpa bayang-bayang ancaman,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025.

Ia menekankan pentingnya Indonesia memiliki kekuatan militer yang mumpuni, baik dari segi jumlah personel, kualitas prajurit, maupun teknologi tempur.

Perang modern, kata Dave, telah melibatkan teknologi canggih seperti drone udara, laut, dan darat, sehingga diperlukan kolaborasi antara militer dan sektor lain untuk memperkuat kedaulatan nasional, termasuk di bidang energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Selain itu, Dave menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang efektif. Menanggapi isu efisiensi dan alokasi anggaran di tengah program penambahan batalion dan penguatan sektor pangan, ia memastikan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

“Sesuai tupoksi kami, pengawasan tetap dijalankan sesuai undang-undang. Kami rutin melakukan kunjungan dan rapat, baik dengan mitra-mitra TNI di daerah maupun di pusat, untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan baik, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari