MPR Harap Presiden Prabowo Bisa Bisikan Perdamaian kepada Donald Trump

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang saat ini tengah terlibat ketegangan dan aksi saling serang.

Ia menilai, jika Presiden Prabowo ingin menjalankan peran sebagai mediator secara efektif, maka diplomasi tidak cukup hanya dilakukan ke Teheran, tetapi juga ke Washington. Bahkan menurutnya, pendekatan ke Washington menjadi sangat penting.

HNW menyinggung pertemuan terakhir Prabowo di Washington dalam forum KTT Board of Peace (BoP), di mana Presiden AS Donald Trump disebut memberikan pujian kepada Prabowo dan menyebutnya sebagai pemimpin yang berani.

“Nah, bila pujian itu tulus, ini kesempatan (Presiden Prabowo) untuk mengingatkan Donald Trump bahwa serangan ini harus dihentikan karena bertentangan dengan Piagam PBB dan menjauhkan dari tujuan BoP,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3/3/2026.

Sebab, HNW menilai, bukankah BoP sejatinya dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, bukan hanya di Palestina tetapi juga di berbagai kawasan konflik dunia. Namun ia menilai, situasi yang terjadi saat ini justru menunjukkan eskalasi perang yang meluas.

“Alih-alih menghadirkan perdamaian, malah menyebarkan perang. Ini kesempatan Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa kalau memang serius dengan BOP, ya hentikan perang. Jangan katanya damai, tapi justru menciptakan medan perang baru,” tegasnya.

Apalagi saat ini, kata HNW, konflik tidak lagi terbatas pada Israel dan Iran, melainkan telah melebar ke kawasan Teluk dan berpotensi semakin meluas. Oleh karena itu, konsistensi BoP dalam menghadirkan perdamaian dipertanyakan, terutama jika pihak yang diharapkan menjadi motor perdamaian justru dinilai mendukung eskalasi konflik.

Sebab itu, HNW berharap Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kedekatannya dengan Donald Trump untuk menyampaikan bisikan perdamaian melalui jalur diplomasi yang dibenarkan, namun tetap berada dalam koridor politik bebas aktif Indonesia.

“Indonesia adalah negara yang dipercaya untuk menghadirkan solusi. Dalam konteks itu, Presiden bisa menjalankan diplomasi yang konstruktif demi menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian,” tutupnya.*