Selasa, 22 Juli 2025
Menu

Golkar Bantah akan Rebut Kursi Ketua DPR RI, Hasto: Alhamdulillah

Redaksi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di media center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di media center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bersyukur Partai Golkar menyatakan tidak akan menekan partainya untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Semula dikabarkan bahwa Golkar tengah berupaya untuk merebut kursi Ketua DPR RI dari PDIP dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pasalnya, kata Hasto, MD3 sudah mengatur bahwa kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh partai pemenang Pemilu. Sementara, PDIP sudah ditetapkan menjadi pemenang Pemilu 2024.

“Ya alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk merubah Undang-Undang MD3 dari Golkar, sehingga bantahan kami maknakan dalam konteks seperti itu,” kata Hasto saat konferensi pers di Media Center Pemenangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa berdasarkan UU MD3, maka PDIP yang akan menduduki kursi Ketua DPR RI. Bagi dia, UU MD3 merupakan suatu cerminan hasil pemilu yang harus dilaksanakan.

“Di mana yang disuarakan rakyat, yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu bahkan kursi yang diperoleh di tingkat Kabupaten Kota mengalami kenaikan ini harus senafas untuk menjadi ketua DPR RI,” tegasnya.

Begitu juga dalam suatu daerah, apabila Golkar menang pileg di salah satu maka yang menempati posisi ketua DPRD adalah Golkar, berlaku juga dengan partai lain, apabila menang di suatu daerah maka partai yang menang akan duduk sebagai Ketua DPRD.

“Itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah bahwa pihaknya sudah mendekati fraksi dari berbagai partai di DPR untuk merubah UU MD3.

“Belum ada sama sekali,” kata Airlangga, Jumat, 29/3/2024.

Golkar merupakan partai pemenang kedua dalam Pemilu 2024. Perolehan suaranya hasil selisih sedikit dengan PDIP yang mendapat sebanyak 16,72 persen, sedangkan Golkar mendapatkan 15,28 persen suara.

Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa partainya sering mendapatkan kursi ketua DPR. Sekalipun pada pemilu kali ini hanya menjadi pemenang kedua, dia mengatakan belum ada upaya untuk merevisi UU MD3.

“Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya,” pungkasnya.*

Laporan M. Hafid