Rabu, 17 September 2025
Menu

Yusril Pertanyakan Kapasitas Ahli Kubu AMIN dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK: Ahli Nujum atau Apa?

Redaksi
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilangsungkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilangsungkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan terkait kapasitas Anthony Budiawan sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dikarenakan Yusril mengaku merasa bingung dengan Anthony yang merupakan ahli hukum, pidana atau nujum.

Pada awalnya, Yusril meminta kepada Ketua MK Suhartoyo agar saksi yang hadir dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan Yusril mengaku bingung dengan keahlian dari Anthony.

“Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu?” Tanya Yusril dalam sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024.

“Apa?” tanya Ketua MK Suhartoyo.

“Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa. Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini. Kami bingung,” terang Yusril.

Suhartoyo memberikan tanggapan hal tersebut dan menurutnya, keahlian dari ahli biar MK yang akan menilainya.

“Biar kami yang menilai Prof,” imbuhnya.

Diketahui, tim kuasa hukum Anies-Muhaimin menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam sidang sengketa Pilpres hari ini. Terdapat tujuh ahli yang dihadirkan:

1. Ahli Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya.

2. Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

3. Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Prof Ridwan.

4. Ekonom dari Universitas Indonesia, Vid Adrison.

5. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII yang juga Dosen Jurusan Informatika FTI UII, Dr Yudi Prayudi.

6. Pakar Otonomi Daerah dari Universitas Nasional, Prof Djohermansyah Djohan.

7. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.*