PDI Perjuangan dan Pemilu 2029, Pengamat Soroti Potensi Pramono dan Ganjar

FORUM KEADILAN – PDI Perjuangan dinilai menghadapi dilema dalam menentukan figur yang akan dipertimbangkan untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli mengatakan, PDI Perjuangan memiliki dua figur dengan modal politik yang berbeda, yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan mantan calon presiden pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo.

Menurut Nasarudin, Pramono saat ini memiliki kesempatan membangun legitimasi politik melalui kinerja sebagai Gubernur Jakarta. Sementara Ganjar telah memiliki modal pengenalan dan pengalaman politik nasional setelah mengikuti Pilpres 2024.

“Dalam teori performance legitimacy, legitimasi politik lahir dari persepsi publik atas kemampuan seorang pemimpin menyelesaikan persoalan kolektif. Semakin terlihat hasil kerjanya, semakin besar peluang publik memberikan kepercayaan,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Rabu, 23/9/2026.

Ia mengatakan, posisi Pramono sebagai Gubernur Jakarta menjadi keuntungan sekaligus tantangan.

Jakarta, kata dia, merupakan panggung politik yang memungkinkan keberhasilan maupun kegagalan seorang pemimpin dengan cepat mendapat perhatian publik nasional.

“Jakarta adalah panggung yang kejam sekaligus murah hati. Ia kejam karena kegagalan mudah terlihat. Namun, ia murah hati karena keberhasilan pun dapat segera memperoleh sorotan nasional,” ujarnya.

Namun, Nasarudin mengingatkan bahwa kinerja tidak otomatis berubah menjadi elektabilitas. Menurut dia, kemampuan mengelola pemerintahan berbeda dengan kemampuan membangun daya tarik politik di tingkat nasional.

Pramono, kata Nasarudin, perlu mengubah kinerja pemerintahan menjadi rekam jejak, kemudian mengubah rekam jejak tersebut menjadi reputasi dan daya tarik politik nasional.

“Dengan kata lain, tantangan terbesar Pramono bukan bekerja. Tantangan terbesarnya adalah membuat publik menghubungkan keberhasilan kerjanya dengan kapasitas memimpin Indonesia,” kata dia.

Nasarudin juga mengaitkan posisi Pramono dengan konsep symbolic capital dari Pierre Bourdieu. Menurut dia, capaian selama memimpin Jakarta dapat menjadi modal simbolik yang nantinya digunakan untuk membangun kepercayaan publik.

Namun, modal tersebut baru memiliki nilai politik apabila mampu diterjemahkan menjadi dukungan elektoral.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menghadapi tantangan yang berbeda. Nasarudin menilai, Ganjar tidak lagi memiliki persoalan dalam hal pengenalan publik.

Nama Ganjar, kata dia, sudah melekat dalam memori politik nasional setelah Pilpres 2024. Meski kini tidak menduduki jabatan eksekutif strategis, Ganjar masih aktif muncul dalam berbagai aktivitas publik dan ruang digital.

Namun Nasarudin menilai, popularitas juga memiliki paradoks. Ia mengutip konsep availability heuristic dari psikolog Daniel Kahneman, yakni kecenderungan seseorang menganggap sesuatu lebih penting atau dominan karena lebih mudah muncul dalam ingatan.

Dalam politik digital, menurut Nasarudin, intensitas kemunculan seorang tokoh di media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral.

“Popularitas bukan suara. Viralitas bukan dukungan. Percakapan digital bukan pula pemilu,” ujarnya.

Karena itu, tantangan Ganjar bukan lagi sekadar membuat publik mengenalnya, melainkan menghadirkan alasan baru agar masyarakat kembali memberikan dukungan politik.

Nasarudin mengatakan, kekalahan Ganjar pada Pilpres 2024 juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Bagi sebagian pemilih, kekalahan tersebut dapat menjadi beban politik. Namun, bagi pemilih lainnya, pengalaman tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari perjalanan politik seorang tokoh.

“Persoalannya bukan pada kekalahan itu sendiri, melainkan bagaimana kekalahan tersebut ditafsirkan ulang dalam narasi politik berikutnya,” kata Nasarudin.

Nasarudin mengatakan, perbedaan Pramono dan Ganjar terletak pada modal politik yang saat ini mereka miliki.

Pramono memiliki kesempatan membangun modal politik melalui kinerja pemerintahan di Jakarta. Jika berhasil menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat, kinerja tersebut dapat menjadi rekam jejak yang digunakan untuk membangun kepercayaan di tingkat nasional.

Sementara Ganjar sudah memiliki modal berupa pengenalan publik dan pengalaman dalam kontestasi politik nasional. Namun, modal tersebut perlu dipertahankan dan diperbarui agar tetap relevan hingga Pemilu 2029.

“Kalau Pramono sedang mengumpulkan bukti, Ganjar sedang menjaga ingatan publik. Keduanya memiliki tantangan yang berbeda,” kata Nasarudin.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat PDI Perjuangan memiliki sejumlah pilihan dalam menyiapkan figur menuju Pilpres 2029. Partai dapat mempertimbangkan figur yang sedang membangun rekam jejak pemerintahan atau figur yang telah memiliki pengalaman dan pengenalan nasional.

Namun, Nasarudin mengingatkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat mungkin berubah. Faktor koalisi, dinamika elite, kemunculan tokoh baru, hingga perubahan preferensi pemilih dapat memengaruhi keputusan PDI Perjuangan dalam menentukan calon presiden.

Karena itu, menurut dia, masih terlalu dini untuk memastikan siapa yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2029.

Pertanyaan yang lebih penting saat ini, kata Nasarudin, adalah bagaimana PDI Perjuangan mengubah modal politik yang dimiliki masing-masing figur menjadi kepercayaan publik.

“Demokrasi tidak hanya memilih siapa yang dikenal. Demokrasi juga menimbang siapa yang dianggap layak dipercaya,” ujarnya.*