Pansus Papua DPD RI Sebut Belum Ada Pernyataan Khusus Prabowo soal Konflik Papua

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun masa kepemimpinannya belum pernah memberikan pernyataan khusus terkait persoalan pelanggaran HAM dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

“Karena memang Presiden ke-8 ini kan belum pernah memberikan statement apa pun mengenai masalah Papua,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3/9/2026.

Menurut Yorrys, persoalan kekerasan di Papua justru semakin meluas. Ia mengatakan, sebelum Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, konflik bersenjata sebelumnya lebih banyak terjadi di Papua induk yang mencakup delapan Kabupaten.

“Setelah dimekarkan menjadi enam provinsi dengan harapan bahwa seluruh suku-suku itu dia akan kembali, ternyata ini malah mengkristal dan gerakan-gerakan itu sudah bukan hanya di hutan, tetapi dia sudah merambah ke perkotaan,” ujarnya.

Yorrys juga menyoroti persoalan pelanggaran HAM yang menurutnya berdampak terhadap munculnya pengungsi di sejumlah wilayah Papua. Ia menilai, persoalan itu telah berlangsung sejak proses integrasi Papua pada 1961 dan belum menemukan penyelesaian yang komprehensif hingga saat ini.

Menurutnya, selama pergantian pemerintahan dari presiden ke Presiden berikutnya, belum terlihat kepastian mengenai visi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua.

“Belum ada satu kepastian dari pemerintah apa sih visinya penyelesaian Papua? Belum ada,” tegasnya.

Ia juga membandingkan kondisi pemberitaan mengenai konflik Papua pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan saat ini. Menurut Yorrys, menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden ke-7, pemberitaan terkait kekerasan di Papua mulai menurun.

“Kalau kita mau lihat di menjelang akhir kepemimpinan Presiden ke-7 sudah mulai menurunkan pemberitaan? Jadi hampir tidak ada,”katanya.

Namun, memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo, Yorrys justru menilai eskalasi kekerasan di Papua mengalami peningkatan cukup drastis. Kondisi tersebut, semakin memprihatinkan karena tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemberitaan nasional.

Yorrys mengaku telah dua kali mengunjungi Papua, termasuk pada bulan lalu, untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan para pengungsi. Dari kunjungan tersebut, ia menilai kondisi yang dihadapi masyarakat cukup memprihatinkan.

Oleh karena itu, Yorrys berharap pembentukan Pansus Papua di DPD RI dapat menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh.

“Nah itu harapan kami mudah-mudahan dengan awal yang baik ini, niat kita yang sama dengan semangat idealisme yang sama mari kita selesaikan Papua dalam konteks NKRI,” pungkasnya.*