Pengamat Soroti Potensi Praktik Rente di Balik Kelangkaan BBM Sumatra, Dorong Investigasi Menyeluruh

FORUM KEADILAN – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatra berpotensi membuka ruang bagi praktik pencarian rente (rent-seeking).

Menurutnya, kondisi kelangkaan dengan permintaan masyarakat yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Trubus mengatakan, BBM merupakan barang publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap gangguan dalam distribusi harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Pihak yang paling diuntungkan jelas adalah kelompok-kelompok tertentu yang bermain dalam praktik pencarian rente (rent-seeking), mulai dari oknum pelaku usaha hingga elite-elite tertentu,” ujar Trubus kepada Forum Keadilan, Senin, 27/7/2026.

Menurutnya, kelangkaan yang berlangsung cukup lama perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.

Ia meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti kelangkaan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.

“Penegak hukum harus turun tangan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti dan menuntut akuntabilitas publik. BBM adalah hak publik yang wajib dipenuhi,” katanya.

Trubus juga menyoroti tata kelola Pertamina dan lembaga terkait yang dinilai perlu lebih terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.

“Pertamina seharusnya lebih terbuka, tetapi ada kecenderungan organisasi berupaya mengejar keuntungan untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trubus menilai, tanggung jawab tidak hanya berada pada satu institusi. Menurutnya, Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan baik.

“Semua bertanggung jawab. Kondisi ini seperti konspirasi bersama antara Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah. Karena ini barang publik dengan permintaan tinggi, margin keuntungan dari permainan kelangkaan ini sangat besar, sehingga publik yang dikorbankan,” katanya.

Trubus mendorong pemerintah membentuk tim khusus untuk mengurai persoalan distribusi BBM bersubsidi, termasuk menemukan titik penyumbatan (bottleneck) yang menyebabkan pasokan tidak sampai kepada masyarakat.

Menurutnya, pembenahan sistem pengawasan dan keterbukaan data distribusi menjadi langkah penting agar persoalan kelangkaan BBM tidak kembali berulang.*