Ketika Legacy Kebohongan Jokowi Terus Dipelihara oleh Presiden Prabowo
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Kejujuran dalam Islam disebut Al-Sidq (الصدق), yaitu sifat mulia yang berarti kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dengan kebenaran atau kenyataan. Kejujuran juga berarti sikap terbuka, tulus, dan konsisten dalam tindakan, serta menjauhi kebohongan, manipulasi, dan penipuan.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kejujuran dalam perspektif bernegara, merupakan tiang utama tegaknya negara atas dasar keadilan dan kemanusiaan yang beradab.
Konfigurasi potret Indonesia hari ini yang dipenuhi oleh balutan warna kelabu akibat kebohongan dan ketidakadilan, dijadikan ibadah fardu ain para petinggi negara. Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok yang membumikan kebohongan dan ketidakadilan sebagai doktrin penyelenggaraan negara. Akibatnya, bangsa ini mengalami dekadensi moral hingga titik terendah. Bangsa ini menjadi bangsa yang gagap membedakan manfaat dan mudarat. Bahkan, bangsa ini mulai mengalami “gagal etika” dalam berdemokrasi. Betapa miris ketika memaknai demokrasi dianalogikan dengan membandingkan 1 kg emas sama dengan 1 kg batu karena menggunakan pendekatan sama-sama satu suara.
Tidak mengherankan jika hari ini kita melihat institusi negara dikuasai oleh individu berkualitas batu. Sementara putra terbaik bangsa dengan kualitas emas, harus tersingkir karena dipandang sebagai hambatan dari lingkungan yang amat korup. Munculnya slogan “kabur aja dulu” atau “Indonesia gelap”, merupakan bentuk silence rebellion, terhadap kondisi dalam negeri yang tidak lagi ramah terhadap nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Bahkan hari ini, kejujuran dan keadilan tergantung siapa yang mengatakan. Negara akan hadir jika kepentingan politik dinasti penguasa terancam, inilah potret otoritarian personality.
Sulit untuk dipahami dengan pendekatan akal sehat, ketika bangsa yang dibangun di atas nilai luhur budi pekerti, maha karya para leluhur, kini terpuruk di antara kemewahan jargon demokrasi yang telah diyakini sebagai berhala politik baru. Negara tidak lagi menjadi Kawah Candradimuka yang menggembleng lahirnya pemimpin bangsa berkualitas negarawan. Negara telah dijadikan “wilayah penyelaman” para pemimpin “cacat konstitusi” bahkan “cacat aqidah”, dalam rangka mengumbar napsu rendahnya, menjarah seluruh warisan Ibu Pertiwi yang sejatinya untuk anak cucu.
Indonesia telah dijadikan panggung orchestra musik pengantar minum racun. Silih berganti tontonan yang membuat mual publik dimainkan oleh “Jokowi symphony philharmonic”, seperti kasus hukum ijazah palsu Jokowi yang menyajikan episode “aparat hukum terjangkit virus premanisme”. Kemudian, ada kasus judol yang melibatkan pejabat negara, tapi tak tersentuh hukum. Lalu, kasus mega korupsi Pertamina yang tidak menyentuh otak pelakunya. Belum lagi praktik kriminalisasi yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban salah hukum.
Ketika kejujuran tidak diberi ruang oleh politik otoritarian personality, maka ini menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kekuatan politik domestik maupun asing untuk siap memporak-porandakan kekuasaan presiden yang diawali dengan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja presiden dan keterpurukan ekonomi rakyat.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, ancaman runtuhnya kekuasaan presiden bukan lagi rekayasa, tetapi sudah ada di depan mata. Tanpa legitimasi rakyat, Prabowo bukan siapa-siapa. Inilah saatnya untuk berdamai dengan suara hati nurani rakyat yang meneriakkan “selesaikan cawe-cawe Jokowi” secara kesatria dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.*
