DPR Sebut Mendiktisaintek Belum Berikan Alasan Kampus Diberi Ruang Kelola Dapur SPPG

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian menanggapi rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar perguruan tinggi, untuk mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lalu justru meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk memberikan penjelasan terkait alasan kampus diberi izin mengelola program tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini Komisi X DPR RI belum menerima penjelasan resmi dari kementerian mengenai dasar kebijakan tersebut. Lalu mempertanyakan apakah pelibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG bertujuan untuk kepentingan riset, pengabdian masyarakat, atau alasan lainnya.

“Mendikti harus menjelaskan kenapa kampus diberikan izin untuk mengelola. Apakah itu kepentingannya karena untuk riset, untuk membantu masyarakat sekitar, dan apa, ini kan belum dijelaskan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11/5/2026.

Lalu juga menyoroti pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebut slot dapur MBG telah penuh. Namun, mengapa perguruan tinggi justru mendapat ruang untuk ikut mengelola dapur SPPG.

“Kami di Komisi X belum mendapat alasan dari Kemendikti untuk memberikan izin kepada kampus mengelola MBG. Dan kami pertanyakan, katanya BGN kan slot dapur sudah ditutup, sudah habis, kok kampus bisa?” tegasnya.

Selain itu, Lalu mengungkapkan bahwa sejumlah rektor dikabarkan menolak keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG. Penolakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran konflik kepentingan dan potensi bergesernya fokus utama perguruan tinggi.

Ia menilai, perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan akademik, bukan justru disibukkan dengan pengelolaan dapur program pemerintah.

“Dikhawatirkan nanti terjadi konflik kepentingan. Kemudian berubah haluan, yang tadinya tujuan perguruan tinggi adalah fokus terhadap dunia pendidikan tinggi, dengan adanya pengelolaan dapur, nanti dikhawatirkan berubah fokus atau target dan tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri,” katanya.

Oleh sebab itu, Komisi X DPR RI, kata Lalu, berencana memanggil Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam rapat kerja pada 19 Mei 2026 untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait kebijakan tersebut.*