Kritik Keras Amien Rais Disebut Bentuk Warning untuk Pemerintah

FORUM KEADILAN – Pernyataan kontroversial Amien Rais terkait lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “OBROLAN SABTU SERU: Antara Prabowo, Teddy & Amien Rais” yang digelar komunitas Obor Rakyat Reborn di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 9/5/2026.

Dalam forum tersebut, Majelis Syuro Partai Ummat Idrus Sambo mengungkapkan bahwa hubungan Amien Rais dan Prabowo telah terjalin sangat lama, bahkan sebelum Reformasi 1998.

“Pak Prabowo sering berdialog dengan Pak Amien, bahkan memanggil beliau sebagai ayatullah politik saya,” ujar Idrus dalam diskusi tersebut.

Menurut Idrus, Amien Rais termasuk tokoh yang konsisten mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 hingga 2019. Bahkan saat muncul opsi mendukung Joko Widodo (Jokowi), Amien disebut tetap mendorong agar Prabowo maju karena dinilai memiliki visi kebangsaan yang kuat.

Namun, setelah Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, Idrus menyebut Amien mulai melihat adanya perubahan arah politik yang dinilai di luar ekspektasi.

“Tetapi dalam perjalanan, menurut Pak Amien, yang terjadi justru di luar ekspektasi. Karena itu beliau terus memberi kritik dan masukan,” katanya.

Idrus juga menyinggung video Amien Rais bertajuk “Awasi Teddy” yang diunggah pada Februari lalu. Dalam video tersebut, Amien disebut mengingatkan bahwa sosok Teddy dapat menjadi “ranjau politik” bagi Prabowo.

“Pak Amien melihat kritik-kritik selama ini tidak sampai kepada Pak Prabowo. Karena itu beliau memilih cara yang lebih keras supaya pesannya benar-benar terdengar,” ujar Idrus.

Ia menambahkan, tujuan utama Amien Rais adalah agar Prabowo tidak tersandera kepentingan tertentu dan tetap mendengar suara publik.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Supardi J Ahmad menilai, pernyataan Amien Rais masih berada dalam konteks kritik publik dan belum tentu memenuhi unsur pidana.

“Kalau ada upaya hukum, maka itu merupakan delik aduan absolut. Artinya, yang harus melapor adalah pihak yang disebut langsung namanya,” kata Supardi.

Ia menjelaskan, pembuktian unsur pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian tidak mudah dilakukan, terutama jika tidak ditemukan unsur niat jahat.

“Yang disampaikan Pak Amien lebih pada warning atau peringatan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih profesional dan sesuai tupoksi,” ujarnya.

Menurut Supardi, kritik dalam ruang publik harus dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat selama ditujukan untuk kepentingan publik.

“Kalau kritik disampaikan dalam bentuk masukan dan saran untuk kepentingan publik, menurut saya tidak mudah diproses secara pidana,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, polemik tersebut menunjukkan publik kini terbelah menjadi dua kelompok besar, yakni pendukung pemerintah dan kelompok yang tetap kritis.

“Kalau kritik yang muncul justru lebih banyak menyasar urusan private, maka muncul pertanyaan: jangan-jangan kebijakan publik dianggap sudah benar sehingga ruang kritiknya bergeser ke persoalan pribadi,” ujar Dedi.

Ia mengingatkan bahwa ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah sebenarnya masih sangat luas, mulai dari persoalan Sekretariat Kabinet, kualitas menteri, kebijakan kehutanan, hingga pangan.

“Masalahnya, publik sekarang justru lebih fokus pada isu-isu pribadi dibanding substansi kebijakan,” katanya.

Menurut Dedi, kondisi itu membuat evaluasi terhadap kebijakan publik menjadi kurang mendapat perhatian.

“Pemerintah akhirnya bisa saja merasa semuanya baik-baik saja, karena yang ramai justru isu personal, bukan evaluasi kebijakan,” pungkasnya.

Namun menurut Dedi, di satu sisi publik masih dapat memahami kritik yang disampaikan Amien Rais maupun para pengkritik pemerintah lainnya.

“Di satu sisi kita bisa memahami kritik dari Pak Amien Rais maupun para pengkritik pemerintah lainnya, karena pemerintah juga terkesan belum cukup mendengarkan kritik publik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, polemik ini bermula setelah Amien Rais dalam sejumlah pernyataannya menyinggung sosok di lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto, termasuk menyebut dugaan orientasi seksual

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pernyataan itu kemudian memicu kontroversi dan perdebatan luas di ruang publik karena dinilai telah menyentuh ranah personal.

Pernyataan tersebut juga sempat memunculkan wacana pelaporan hukum dari sejumlah pihak. Namun, hingga kini belum terdapat laporan resmi dari pihak yang disebut secara langsung dalam pernyataan Amien Rais tersebut.*