Salah Tafsir Tagar, Salah Arah Respons Kekuasaan

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen

FORUM KEADILAN – Tagar #kaburajadulu dan narasi “Indonesia Gelap” yang beredar luas di media sosial semestinya tidak dibaca secara dangkal sebagai ajakan pesimisme atau bahkan pengkhianatan nasionalisme. Ia adalah ekspresi zaman, yaitu cara generasi muda menyuarakan kegelisahan di tengah tekanan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan persepsi ketimpangan yang mereka rasakan sehari-hari.

Sayangnya, respons kekuasaan justru bergerak ke arah sebaliknya. Alih-alih menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, reaksi yang muncul cenderung defensif, bahkan menuding adanya rekayasa dan kepentingan tersembunyi di baliknya. Pendekatan seperti ini bukan hanya tidak menyelesaikan persoalan, tetapi berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan publik.

Dalam praktik demokrasi yang sehat, kritik adalah oksigen. Ia menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Ketika kritik ditanggapi dengan kecurigaan, yang terjadi adalah trust deficit, yakni krisis kepercayaan yang perlahan menggerus legitimasi. Ini bukan sekadar teori. Berbagai survei opini publik menunjukkan bahwa persepsi terhadap penegakan hukum dan integritas aparat menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Generasi muda hari ini hidup dalam ekosistem digital yang serba cepat, simbolik, dan kadang satir. Tagar bukan sekadar kata, ia adalah agregasi emosi kolektif. Membacanya secara literal tanpa memahami konteks sosialnya adalah kesalahan mendasar. “Kabur” dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai metafora atas keinginan mencari ruang hidup yang lebih adil, bukan semata-mata hengkang dari Tanah Air.

Di sisi lain, publik juga mencatat sejumlah persoalan yang belum terjawab secara memadai, berupa isu penegakan hukum yang dianggap tebang pilih, tudingan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu, hingga sikap sebagian elite yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan.

Ketika akumulasi persoalan ini tidak mendapatkan respons yang jelas, maka wajar jika muncul kanal-kanal ekspresi alternatif, termasuk melalui media sosial.

Kepemimpinan nasional dituntut tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga cerdas dalam membaca sinyal sosial. Menghadapi kritik dengan pendekatan deterrence, menekan atau mendeligitimasi, bukan solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah engagement dengan membuka ruang dialog, merespons dengan data, dan menunjukkan langkah konkret perbaikan.

Sejarah menunjukkan, kekuasaan yang abai terhadap suara publik pada akhirnya akan kehilangan pijakan. Legitimasi tidak dibangun dari retorika, tetapi dari kepercayaan yang dirawat melalui konsistensi tindakan. Dalam konteks ini, tagar #kaburajadulu seharusnya menjadi alarm, bukan ancaman.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah memilih untuk mendengar atau sekadar membantah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah hubungan negara dan rakyat ke depan. Sebab dalam demokrasi, kekuasaan yang kuat bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling mampu mendengar.*