Sukarelawan dalam Perspektif Konflik Iran-Israel, Pelajaran Merajut Imajinasi Kebangsaan Bagi Indonesia
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Dalam perspektif mempertahankan negara, sukarelawan dipandang sebagai pilar penting dan modal sosial yang memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi aktif, spontan, dan tanpa pamrih. Menurut para pakar dan kajian terkait, peran dan posisi sukarelawan adalah aktor pertahanan non-militer, penguat modal sosial, sumber daya strategis, dan pendorong ketahanan komunitas.
Dalam konteks konflik Iran-Israel, peran sukarelawan menjadi suatu paradoks, dalam perspektif mempertahankan kedaulatan negara. Sementara di Indonesia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), amat kental praktik politik patronase, dengan memelihara relawan semata-mata demi mengamankan dukungan politik.
Serangan militer Israel ke Iran kali ini, tidak saja mendapat perlawanan sengit dari militer Iran yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur di Israel, tetapi telah menggoyahkan mental bangsa Yahudi yang selama ini amat solid, dalam hal menjaga kedaulatan negara.
Israel kini tengah dihadapkan oleh krisis semangat bela negara, akibat penolakan secara masif dari rakyatnya untuk direkruit jadi militer. Penolakan wajib militer umumnya dari kelompok Yahudi Haredim yang dikenal Ultra Ortodoks. Yahudi Haredim memandang gerakan zionisme sebagai pengkhianatan terhadap agama.
Sejak serangan militer Isreal ke Iran hingga saat ini, sekitar 570.000 warga Israel lebih memilih hengkang dari Israel ke negara-negara eropa. Ironisnya, sebagian besar rakyat yang memilih hengkang dari Israel adalah tulang punggung ekonomi negara. Mereka umumnya adalah kelompok masyarakat menengah ke atas, seperti kelompok cendekiawan, pemilik industri besar, dan para pendiri startup besar.
Menghadapi krisis penduduk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerapkan program “wing of dawn” melalui kerja sama dengan India, untuk mendatangkan warga India keturunan Yahudi menjadi warga negara Israel. Ternyata kebijakan PM Netanyahu menyerang Iran, harus dibayar mahal dengan melemahnya legitimasi publik terhadap kekuasaan pemerintahan PM Netanyahu.
Kontradiksi dengan realita di Iran, penggunaan kekuatan militer Israel untuk menyerang Iran, telah membangkitkan sentimen kultural bangsa Parsi sebagai bangsa besar yang menorehkan sejarah gemilang di masa lalu. Ketika negara memanggil rakyatnya untuk bahu membahu angkat senjata, menghadapi agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel, secara serentak sekitar 30 juta warga Iran tidak sekadar siap mendaftar wajib militer, tetapi berikrar siap mati demi negara dan bangsa. Keteladan juga ditunjukan para petinggi negara, untuk mendaftar sebagai wajib militer. Inilah gerakan Jan Fada Iran yang akan menjadi mimpi buruk militer AS dan Israel.
Kegagalan AS di Afganistan tidak dihadapkan oleh kekuatan gerilya sebesar di Iran. Setiap rumah di Iran akan menjadi benteng pertahanan untuk menghadapi gempuran militer AS dan Israel. Belum lagi kondisi geografis Iran yang terdiri dari hutan, padang pasir, pegunungan dan gua, salju serta daerah pantai, membuat militer Iran memiliki kemampuan bertempur di segala medan.
Fenomena Iran dan Israel adalah potret paradoks semangat bela negara yang patut dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Sudah saatnya kita berani menuding diri sendiri, sebagai bangsa yang kehilangan keteladanan dari para pemimpin negara. Bagaimana Jokowi telah mengaburkan makna relawan, alih-alih menjadi penguat kesetiakawanan sosial, justru menjerumuskan relawan sebagai alat politik untuk memenuhi syahwat kekuasaan Jokowi. Relawan yang dilembagakan telah dijadikan buzzer politik untuk menyerang lawan. Relawan telah memberi andil terbelahnya bangsa ini, seperti dalam kasus ijazah palsu Jokowi.
Apakah kita masih berani mengklaim memiliki common memory sebagai bangsa besar, dengan semangat nasionalisme dalam merebut kemerdekaan, jika hari ini para penyelenggara negara, tanpa rasa malu terus memburu rente dari program pembangunan semata-mata demi kepentingan memperkaya diri, di tengah keterpurukan rakyat menghadapi hidup sekadar besok bisa makan?
Mengejar koruptor hingga ke liang lahat hanya sekadar retorika, karena korupsi tidak lagi menjadi budaya, tetapi telah dijadikan ibadah fardu ain. Jika kritikus sekelas Syahganda Nainggolan kehilangan sifat revolusionernya dan tidak lagi memiliki ketajaman dalam mencermati arah politik penguasa, bahkan nirempati terhadap penggunaan hukum, sebagai upaya memberangus suara oposisi, dihadapkan oleh dinamika geopolitik global, di mana penggunaan kekuatan militer untuk menguasai negara berdaulat sebagai tren yang tidak lagi tersentuh oleh otoritas PBB, apakah kita sebagai bangsa, masih memiliki ikatan kebangsaan ketika harus menghadapi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara? Atau, kita sebagai bangsa justru ikhlas membiarkan bangunan negara ini runtuh akibat salah urus dan kebobrokan moral para penyelenggara negara.*
