Kurban, Industri Sapi, dan Ekonomi Hijau
Rendy Riyanto
Praktisi Industri Pangan, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
FORUM KEADILAN – Momentum Iduladha di Indonesia bukan sekedar ritual religius tahunan, melainkan sebuah anomali ekonomi yang masif.
Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme perdagangan dan fluktuasi harga komoditas, industri sapi nasional menghadapi tantangan ganda untuk memenuhi lonjakan permintaan musiman ekstrem sekaligus bertransformasi menuju standar keberlanjutan yang dituntut dunia.
Data menunjukkan bahwa ekonomi kurban di Indonesia melibatkan perputaran uang triliunan rupiah dalam waktu singkat. Namun, selama ini industri masih terjebak dalam pola tradisional yang sporadis, belum mencapai skala ekonomi industri, dan sering dianggap “mahal” untuk menjadi hijau.
Padahal, pembangunan berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) yang tetap relevan dan bahkan semakin penting sebagai fondasi daya saing jangka panjang.
Selama ini, pelaku industri peternakan sering berasumsi bahwa untuk menjadi “hijau” atau efisien, diperlukan investasi teknologi tinggi atau revitalisasi infrastruktur total.
Sedangkan, sebagaimana terjadi di sektor manufaktur dan logistik, efisiensi justru banyak tersembunyi di balik manajemen operasional dan proses kerja.
Dalam industri sapi, pendekatan low cost, high impact dapat diterapkan melalui optimalisasi rantai pasok. Mengingat 90 persen populasi sapi kita berada di tangan peternak rakyat dengan skala 2-3 ekor, integrasi manajemen menjadi kunci.
Kita tidak perlu menunggu pembangunan feedlot raksasa untuk mulai berbenah. Dengan memperbaiki sistem penjadwalan pakan, pengaturan logistik distribusi yang presisi, dan pemetaan proses kerja yang menghasilkan limbah tinggi, industri ini dapat memangkas biaya operasional secara signifikan.
Sejalan dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya modernisasi pertanian dan peternakan.
“Kita harus mengubah mindset dari sekadar peternak tradisional menjadi pengusaha peternakan yang efisien. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan integrasi sistem agar kita tidak terus bergantung pada impor,” ujarnya dalam sebuah forum penguatan pangan nasional.
Di panggung internasional, tuntutan terhadap produk peternakan yang berkelanjutan semakin ketat. Lembaga pemeringkat ESG internasional saat ini menilai bahwa performa berdasarkan material impact terhadap lingkungan, bukan sekedar dokumen formal.
Australia, sebagai salah satu sumber utama impor sapi hidup Indonesia, telat menetapkan target ambisius melalui program CN30 (Carbon Neutral by 2030).
Meat & Livestock Australia (MLA) secara konsisten melaporkan bahwa efisiensi karbon dalam peternakan justru meningkatkan produktivitas per ekor sapi. Indonesia harus menangkap sinyal ini.
Jika Tidak mulai mengadopsi prinsip ekonomi hijau, produk peternakan kita akan kehilangan daya saing di mata investor global yang kini memprioritaskan hasil keberlanjutan yang nyata.
Sementara itu, dari perspektif organisasi dunia, FAO (Food and Agriculture Organization) dalam laporannya mengenai sustainable livestock menegaskan bahwa transisi menuju peternakan hijau di negara berkembang harus dimulai dari perbaikan manajemen limbah dan efisiensi pakan.
Hal ini bukan beban tambahan, melainkan arah masa depan bisnis yang menentukan daya saing industri di panggung global.
Banyak pihak menyalahkan minimnya fasilitas industri peternakan kita yang belum direvitalisasi. Namun, keterbatasan itu justru bisa menjadi pemicu inovasi manajemen.
Contoh nyata dari industri pangan di Jakarta menunjukkan bahwa dengan fokus pada manajemen operasional dan rantai pasok, biaya penyimpanan dan distribusi dapat diturunkan hingga 35 persen, sementara limbah turun hingga 63,36 persen.
Logika yang sama harus diterapkan pada momentum Iduladha. Penumpukan sapi di pusat-pusat kota tanpa manajemen limbah yang baik adalah pemborosan ekonomi sekaligus risiko lingkungan. Dengan menerapkan Lean Management + ESG Mapping, kita bisa mengelola aliran sapi dari daerah sentra (seperti NTT dan Jawa Timur) ke daerah konsumen (Jabodetabek) dengan lebih ramping.
Iduladha tahun ini harus menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi membiarkan industri sapi nasional tumbuh secara sporadis dan tidak efisien. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang cerdas, tim manajemen yang reflektif, dan keberanian memulai dari proses terkecil namun paling berdampak.
Menyulap momentum kurban menjadi fondasi industri hijau berarti mengubah cara kita mengelola setiap ekor sapi—bukan hanya sebagai komoditas ibadah, tetapi sebagai aset ekonomi berkelanjutan. Dengan strategi low cost, high impact, industri sapi Indonesia bisa berdiri lebih kokoh di tengah badai global, menarik lebih banyak investor hijau, dan akhirnya mewujudkan kedaulatan pangan yang ramah lingkungan.
Sudah saatnya ESG bukan lagi sekadar kepatuhan administratif, melainkan urat nadi dari setiap operasional peternakan di Indonesia. *
