Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Kapal yang Lewati Selat Malaka
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengklarifikasi pernyataannya terkait ide pengenaan pajak terhadap kapal yang melintasi perairan Selat Malaka bukan rencana serius pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa ide yang dilontarkannya hanya bersifat ilustrasi dan tidak pernah masuk dalam agenda kebijakan. Hal tersebut dirinya sampaikan menyusul polemik atas pernyataannya dalam kegiatan Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2025 di Jakarta.
“Konteksnya bukan serius. Kita belum pernah merencanakan untuk mungut pajak di situ,” kata Purbaya dalam media briefing, Jumat, 24/4/2026.
Purbaya menegaskan bahwa Indonesia memahami ketentuan internasional yang berlaku di jalur pelayaran global, sehingga tak memungkinkan adanya pungutan sepihak terhadap kapal yang melintas.
“Jadi enggak bisa mengenakan tarif untuk kapal-kapal kecuali bentuknya servis atau servis anak buah kapal yang mau ganti,” ujarnya.
Purbaya mengungkapkan pihaknya juga berencana mengembangkan layanan serupa dengan sejumlah wilayah, termasuk di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok, yang adalah jalur pelayanan internasional.
“Di situ nanti dioptimalkan servis yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, seperti yang ingin dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat dilakukan, mengingat Indonesia selama ini mempunyai posisi perairan strategis, sebagaimana seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, 22/4/2026.
Menurutnya, konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka tersebut bisa saja dilakukan, dengan kerja sama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan tersebut.
“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” terangnya.
Walaupun demikian, Purbaya mengakui konsep pemajakan jalur tersebut belum tentu dapat dilakukan dan tidak mudah direalisasikan. Walaupun, porsi jalur perairan di Selat Malaka paling besar berada di daerah Indonesia.
“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” pungkasnya. *
