Senin, 20 April 2026
Menu

Dirjen Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu Diangkat Jadi Komisaris Non Independen BNI

Redaksi
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu. | Ist
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu. | Ist
Bagikan:

FORUM KEADILAN – PT BNI (Persero) Tbk mengangkat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, sebagai Komisaris Non Independen.

Dalam laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan menyebutkan bahwa pengangkatan anak buah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dilakukan melalui RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025.

“RUPS Luar Biasa Perseroan 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan,” tulis Perseroan dalam laporan di keterbukaan informasi, Jumat lalu, 17/4/2026.

Hasil RUPS LB menyatakan Febrio mulai aktif sebagai bagian bahan perusahaan pada April 2026. Hal tersebut sejalan dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner pada OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Febrio sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026,” lanjut perseroan.

Febrio menjadi bagian Kementerian Keuangan sejak 3 April 2020 ketika dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan di masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Sebelum menjadi bagian pemerintah, ia menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015. Bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik. *