Kritik Pembantu Presiden, Golkar: Kebijakan Strategis Tapi Narasi Lemah

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang justru tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi yang dibangun pembantu Presiden, khususnya oleh menteri dan juru bicara presiden.

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki fondasi kuat, mulai dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga azas kebersamaan sebagai Bangsa Majemuk. Namun, kelemahan dalam komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami oleh masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 29/3/2026.

Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Menurutnya, pembantu Presiden seharusnya yang mem-back up kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk kepentingan rakyat bukan sebaliknya. Kritik yang muncul pun, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal. Hal tersebut sejalan dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu.

Idrus memaparkan, jika dilihat secara objektif, pemerintahan Prabowo memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM di satu sisi, serta sangat concern menghilangkan serakanomics.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.

Kendati begitu, Idrus kembali mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” katanya.

Sayangnya, hal tersebut belum optimal dalam narasi kebijakan dan tidak konkret menerjemahkan arah kebijakan Presiden kepada publik.

“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai, pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” katanya.

Idrus menekankan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara menyampaikannya.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tegasnya.

Akan tetapi, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut, dukungan tersebut merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” pungkasnya.*