Disebut Dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Jokowi: Pasti Mengaitkan dengan Nama Saya

FORUM KEADILAN – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penyebutan namanya dalam dugaan korupsi kasus kuota haji 2024.

Jokowi menilai bahwa hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan menegaskan tak pernah memberikan arahan maupun perintah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” ujar Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 30/1/2026.

Jokowi menyebut bahwa sebagai Presiden saat itu, setiap program kerja Menteri berada dalam kerangka kebijakan dan arahan Presiden.

“Karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden. Dan juga dari perintah-perintah presiden,” katanya.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa perintah dan arahannya tidak pernah berkaitan dengan praktik korupsi.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegasnya.

Diketahui, nama Jokowi kembali disebut usai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus kuota haji 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 23/1/2026.

Dito menyebut, penyidik mencecarnya terkait kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada 2022.

“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK yang sedang menyelesaikan perkara ini,” jelasnya.

Ia mengatakan kunjungan kerja (kunker) itu berkaitan dengan agenda forum dunia dan pertemuan bilateral.

Dito mengatakan Pemerintah Arab Saudi saat itu menginginkan menjalin kerja sama di sektor olahraga, termasuk penandatanganan nota kesepahaman.

“Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), waktu itu masih Putra Mahkota ya kalau enggak salah, tapi sudah Perdana Menteri,” sambungnya.

Menurutnya, dalam pertemuan itu Jokowi dan MBS membahas beberapa isu, antara lain investasi, Ibu Kota Negara (IKN), hingga pelayanan haji. Dirinya menegaskan taka da pembahasan spesifik mengenai kuota haji.

“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” ujarnya.

Dito pun mengakui penyidik menanyakan keterkaitan biro travel haji Maktour Travel dalam perkara kuota haji.

“Ya pastinya ada lah, kebetulan kan Pak Fuad itu bapak dari istri saya,” tuturnya.

Dito menyampaikan bahwa dirinya tidak berada di rumah pribadi pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, saat KPK melakukan penggeledahan.

“Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya,” katanya. *