Selasa, 13 Januari 2026
Menu

PDI Perjuangan Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan dan Minta Penerapan E-Voting

Redaksi
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, saat membacakan rekomendasi Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12/1/2026 | Ist
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, saat membacakan rekomendasi Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12/1/2026 | Ist
Bagikan:

FORUM KEADILANPDI Perjuangan secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Sikap tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham menegaskan, hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” katanya saat membacakan rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12/1/2026.

Sebagai solusi atas tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada, PDI Perjuangan merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara pemilu. Partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada berbiaya rendah, antara lain dengan menerapkan e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seperti politik uang, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” ujarnya.

Selain persoalan pembiayaan, rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurut Jamaluddin, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar berdedikasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan pemodal.

“Setiap tahapan pilkada harus memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga muruah demokrasi kita,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari