Menhut Sebut Jumlah Titik Api Karhutla Bertambah Saat Weekend

FORUM KEADILAN – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cenderung meningkat saat akhir pekan. Kondisi tersebut terjadi meski petugas telah berhasil memadamkan sejumlah titik api.

Raja Juli mengatakan, setiap kali pasukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut), TNI-Polri, BNPB, dan BPBD berhasil memadamkan titik api, kerap muncul titik api baru di lokasi lainnya.

“Tapi setiap kali sudah padam, masih ada orang yang mau main api untuk kembali membakar. Dan ternyata mulai ada trennya itu. Trennya itu selalu naik kalau weekend, kalau akhir pekan. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu naik,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16/9/2026.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat, baik perorangan maupun petani dan korporasi, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi El Nino yang disebutnya sangat kuat.

“Jadi mohon diimbau kepada masyarakat perorangan, petani, maupun korporasi untuk tidak main api di masa El Nino yang sangat kuat ini,” ujarnya.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi sia-sia apabila titik api kembali muncul akibat pembakaran yang dilakukan di lokasi lain.

“Kasihan, betul-betul kasihan melihat Manggala Agni, TNI-Polri di lapangan yang betul-betul berjibaku. Dan ketika mereka sukses memadamkan di satu titik, tahu-tahu sudah terbakar lagi di tempat yang lain,” tuturnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan partisipasi masyarakat.

“Kami terus katakan, penegakan hukum menjadi penting. Tapi kalau semua faktor OMC berjalan, water bombing berjalan, satgas darat kuat, penegakan hukum jalan, tapi tidak ada partisipasi masyarakat, terutama kesadaran untuk bersama-sama tidak melakukan pembakaran lahan untuk melakukan land clearing perkebunan,” jelasnya.

Menurut Raja Juli, kesadaran tersebut harus dimiliki seluruh pihak tanpa membedakan skala maupun status pelaku, baik masyarakat perorangan maupun korporasi.

“Sekali lagi masyarakat ini yang kecil maupun yang besar, perorangan maupun korporasi, maka sungguh effort yang sudah kita lakukan ini akan sia-sia,” pungkasnya.*