Sikap Politik PDI Perjuangan Dinilai Masih Abu-Abu, Pengamat Sebut Strategi Political Hedging

FORUM KEADILAN – Sikap politik PDI Perjuangan yang belum secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi maupun bergabung dengan koalisi pemerintahan dinilai sebagai bagian dari strategi political hedging atau menjaga ruang manuver politik.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang menegaskan partainya berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang objektif dan proporsional dalam politik nasional.

Menurut Nasarudin, posisi PDI Perjuangan saat ini mencerminkan strategi “main aman”, yakni tidak menyatakan diri secara langsung sebagai oposisi, tetapi juga tidak secara tegas mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Strategi political hedging ini membuat PDIP berada pada posisi yang unik sekaligus kompleks. Mereka menjaga jarak dari pemerintah, tetapi juga tidak mengambil posisi oposisi secara frontal,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Selasa, 23/6/2026.

Ia menjelaskan, selama dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan merupakan partai yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Kondisi tersebut membentuk kultur politik yang lekat dengan birokrasi dan pemerintahan.

Namun, setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024, PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan meski komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjalin. Salah satunya melalui pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada April 2025.

Menurut Nasarudin, keputusan berada di luar pemerintahan membuat PDI Perjuangan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan peran baru yang selama ini jarang dijalankan secara penuh.

“Ketika PDIP berjalan sendiri, muncul kesan sebagai partai ‘setengah oposisi’. Mereka menjaga jarak dari pemerintah sambil sesekali melontarkan kritik terhadap kebijakan tertentu, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi tidak mengambil posisi oposisi yang tegas,” ujarnya.

Ia menilai, posisi yang ambigu tersebut memunculkan tekanan, baik dari dalam maupun luar partai. Dari sisi internal, PDI Perjuangan harus menjaga soliditas kader. Sementara dari sisi eksternal, partai menghadapi perubahan struktur kekuasaan yang tidak lagi menguntungkan seperti saat masih berada di pemerintahan.

Nasarudin juga menyoroti bahwa sorotan publik terhadap sejumlah tokoh PDI Perjuangan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, tidak terlepas dari ketidakjelasan posisi politik partai tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh tekanan dari pemerintah, melainkan konsekuensi dari proses reposisi politik pasca-Pemilu 2024.

“Ini lebih merupakan konsekuensi alamiah dari perubahan peta kekuasaan dan dilema strategis PDIP dalam menentukan jarak terhadap pemerintahan Prabowo,” katanya.

Karena itu, Nasarudin menilai, dinamika yang terjadi perlu dibaca melalui perspektif political positioning dan political hedging, yakni strategi partai dalam menata ulang identitas politik setelah kehilangan akses langsung terhadap kekuasaan eksekutif.

“Jika hari ini muncul kesan bahwa sikap politik PDIP abu-abu, itu bukan akibat tindakan pemerintah atau partai lain. Ini lebih merupakan refleksi dari krisis positioning internal partai karena belum menentukan arah oposisi secara konsisten,” ujarnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan dan Megawati saat ini tengah menghadapi fase penyesuaian politik di tengah konstelasi kekuasaan nasional yang berubah secara dinamis.

“Dinamika yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kegamangan partai dalam menentukan posisi politiknya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan mengemuka setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan partainya memilih menjadi kekuatan penyeimbang yang objektif dan proporsional dalam kehidupan politik nasional.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah elite partai koalisi pemerintah. Salah satunya Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun yang meminta PDI Perjuangan memperjelas posisinya.

Menurut Misbakhun, sikap yang ambigu terhadap pemerintah bukan praktik yang baik dalam demokrasi karena berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” kata Misbakhun.

Ia menilai, tidak elok apabila sebuah partai ikut menikmati apresiasi publik saat kebijakan pemerintah mendapat respons positif, tetapi mengambil jarak ketika kebijakan tersebut menuai kritik.

Misbakhun juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan sehingga kritik yang disampaikan seharusnya lebih matang dan menawarkan solusi.

“PDIP pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujarnya.*