Golkar Nilai Rekomendasi KPK soal Kaderisasi untuk Capres-Cawapres Penting

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola partai politik, khususnya kewajiban kaderisasi bagi calon presiden dan wakil presiden, merupakan masukan yang penting dan relevan.

Menurut Doli, berbagai rekomendasi dari lembaga yang memberi perhatian terhadap keberadaan partai politik, termasuk KPK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejalan dengan upaya internal partai dalam memperkuat pelembagaan politik.

“Iya, menurut saya rekomendasi-rekomendasi dari lembaga-lembaga yang memperhatikan keberadaan partai politik itu penting. Ini barusan kami juga kedatangan tamu dari BRIN yang bicara soal pelembagaan partai politik. Salah satu isunya adalah pentingnya kaderisasi,” katanya, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat, 24/4/2026.

Ia menjelaskan, penguatan kaderisasi merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh yang harus dilakukan partai politik, baik dari sisi internal maupun eksternal dalam hubungannya dengan masyarakat.

Pada teori pelembagaan partai politik menekankan empat dimensi utama, yakni sistem, nilai, kemandirian, dan reifikasi. Dalam kerangka tersebut, kata Doli, kaderisasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun manajemen partai yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Ke depan, partai politik harus memiliki manajemen yang terlembaga, penuh keteraturan, dan sistemik. Dengan begitu, partai bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas,” jelasnya.

Ia menilai, jika partai mampu menghasilkan output kelembagaan dan kader yang berkualitas, maka kepercayaan publik (trust) terhadap partai politik akan meningkat. Kepercayaan tersebut pada akhirnya akan memperkuat posisi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Lebih jauh, Doli berharap penguatan pelembagaan partai juga berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat. Ia menekankan pentingnya masyarakat memiliki identitas politik yang jelas, sehingga tidak lagi bersifat “floating mass”.

“Masyarakat harus punya identitas politik yang jelas, sehingga dalam menentukan pilihan partai itu didasarkan pada kesadaran ideologis, kesamaan visi, dan perjuangan politik,” pungkasnya.*