Prabowo dalam Tata Ulang Politik Dua Karang

Indra J. Piliang
Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

FORUM KEADILAN – Diktum “mendayung di antara dua karang” sebagai manifestasi politik luar negeri Indonesia sudah dikenal luas. Dua karang itu adalah Blok Barat dan Blok Timur dalam konteks Perang Dingin antara dua blok negara yang sama-sama menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Rusia, Cina, dan sekutu-sekutunya, berhadapan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 adalah upaya paling keras dalam mengemudikan armada perahu Indonesia itu. Gerakan Non Blok menjadi perwujudannya.

Hanya saja, tabiat dan perspektif personal kepala-kepala negara dan pemerintahan ikut mewarnai pilihan kebijakan dalam politik luar negeri itu. Presiden Sukarno disinyalir bergerak ke kiri, dalam bentuk kedekatan dengan Rusia (waktu itu masih bernama Uni Soviet) dalam bentuk bantuan (utang) modernisasi persenjataan guna menghadapi Belanda yang masih bercokol di Irian Barat. Keruntuhan pamor Presiden Sukarno menjadi bagian dari operasi intelijen Blok Barat, terutama Amerika Serikat, sehingga perlahan beralih ke tangan Presiden Suharto. Walau dikenal sebagai satu dari pemerintahan yang sangat anti komunis, Gerakan Non Blok masih mampu dipertahankan sebagai arah politik luar negeri Indonesia di masa Orde Baru.

Setelah kejatuhan Presiden Suharto, Indonesia disibukkan dengan persoalan ekonomi, terutama dalam kerangka mengembalikan utang luar negeri yang membengkak kepada International Monetary Fund (IMF). Di luar itu, terjadi arus besar transisi menuju konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan hingga pemerintahan desa. Demokrasi elektoral terjadi secara berhimpit dan simultan di seluruh jenjang pemerintahan. Setiap lima tahun, puluhan ribu wajah tokoh politik muncul ke publik dalam beragam bentuk alat peraga. Tak ada lagi sosok tunggal, seperti Sukarno dan Suharto, sebagaimana terjadi dalam setengah abad lebih sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Di tingkat global, pertumbuhan ekonomi sedang bergerak ke Asia, terutama Cina, Korea Selatan, dan India. Negara-negara yang sama sekali tidak memiliki kekayaan energi seperti minyak bumi dan gas. Namun, harap diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Asia Selatan itu, tidak terlepas dari kehadiran negara-negara petro dolar yang menghasilkan minyak di Timur Tengah (Asia Barat). Seluruh perkembangan di kawasan Asia itu, hampir sama sekali luput dalam perbincangan masyarakat Indonesia, terutama dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara dalam era Presiden Megawati Sukarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terpaku pada paradigma era 1950-an dengan tujuan bebaik-baik di depan bangsa asing, terutama bangsa yang dianggap lebih modern.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam tampuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan langsung mengubah perspektif publik terkait politik luar negeri dan dinamika hubungan internasional. Sekalipun masih dalam kecamuk diktum “mendayung di antara dua karang” yang tak lagi sekadar manifesto. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai jejaring kedaulatan ekonomi dan Board of Peace (BOP) dalam jejaring politik kemanusiaan memberikan kejutan kepada kalangan ekonom konvensional dan politikus ortodoks.

Dengan BRICS, apa yang dilakoni lewat APEC dan G-20 tidak lagi menjadi prioritas unggulan. APEC dan G-20 bagaimanapun masih warisan dari Blok Barat yang menciptakan wadah efektif bagi pengejawantahan teori ketergantungan. Dengan BRICS, Indonesia minimal tak lagi berpikir tentang belahan dunia yang jauh di utara sebagai bangsa-bangsa kolonialis. Minimal, Indonesia semakin menyadari bahwa Cina dan India jauh lebih dekat secara geografis dan demografis. Indonesia juga tak perlu terlalu berlarut mempertaruhkan diri bagi negara-negara di kawasan selatan yang seyogianya mendapatkan perhatian serius dari Amerika Serikat dan Kanada. Makin ke sini, semakin telanjang betapa Amerika Serikat telah menempatkan diri sebagai satu-satunya negara maju yang dikelilingi negara berkembang, bahkan miskin.

Sementara Board of Peace adalah upaya jangka menengah dan panjang guna meraih “hak veto” di antara negara-negara anggota yang mayoritas berpenduduk Muslim terkait pembangunan di tanah Palestina. Sebagai negara yang pernah dibangun oleh konsorsium Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang dipimpin Belanda dan Consultative Group on Indonesia (CGI) yang didirikan Bank Dunia. Indonesia tentu menyadari betapa sentimen “bekas penjajah” atau “hidung mancung” sama sekali tak bisa digunakan dalam konteks pembangunan menuju masa depan. Jepang misalnya, adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, tetapi juga lama menjadi kreditor terbesar Indonesia. Sama dengan Palestina yang tak masuk sebagai anggota Board of Peace, Indonesia juga bukan anggota IGGI atau CGI. Toh IGGI yang berdiri tahun 1967 juga bubar, lalu digantikan CGI. CGI juga bubar tahun 2007, setelah Indonesia mengubah skema konsorsium menjadi bilateral semata dalam investasi dan utang.

Tanpa perlu pidato panjang lebar di dalam dan luar negeri, sebagaimana Sukarno menyampaikan nalar dan argumentasi di balik pilihan kebijakan politik luar negeri yang diambil–bahkan dengan cara Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa–Presiden Prabowo tampak sedang dan sudah menata ulang terminologi “mendayung di antara dua karang” dalam konteks kebutuhan kontemporer dan masa datang. Tata ulang itu bukan dalam “teknik mendayung” yang digunakan, tetapi lebih kepada definisi yang lebih materialistik atas apa yang disebut dengan “dua karang”. Gagasan atas “dua karang” itulah yang berulang-kali disampaikan oleh Prabowo, termasuk sebelum menjadi presiden. Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit adalah definisi atas “dua karang” itu bahwa tidak ada lagi Blok Barat atau Blok Timur, Blok Sosialis atau Blok Kapitalis.

Bahkan negara maju atau negara berkembang hanyalah parameter yang disusun oleh bangsa-bangsa yang merasa lebih maju dibanding bangsa-bangsa lain yang disebut terkebelakang guna menciptakan terus ketergantungan. Coba saja lacak nama negara Iran dalam beragam bentuk indeks atau acuan yang disusun lembaga-lembaga multilateral atau think tank skala global, minimal hingga bulan April 2026 ini. Sudah pasti keseluruhan indeks itu menempatkan dalam skala yang buruk, atau malah tidak ada nama Iran sama sekali dalam daftar. Keseluruhan indeks itu, sebagai contoh Indeks Pembangunan Manusia, Freedom House, atau Indeks Kebahagiaan Hidup, bakal berubah atau mengalami revisi pasca perang Iran vs Israel–Amerika Serikat usai. Itu dengan catatan Perang Dunia Ketiga tidak sampai meletus.

Antonhy Giddens sudah lama menyusun nubuat betapa kiri dan kanan sudah selesai, atau minimal saling tunggang-menunggangi. Dalam “Masa Depan Politik Radikal: Melampaui Politik Kiri dan Kanan” yang terbit tahun 1994, Giddens sudah menaruh kecurigaan bahwa politik kiri bisa saja sangat kanan secara ideologis, sebagaimana juga kanan patut dilihat bagian dari praktik “sama rata-sama rasa”, kalau frase populis tentang komunisme itu dijadikan ukuran. Upaya Giddens membangun jalan ketiga itulah yang sedang coba dimunculkan Prabowo Subianto, walau dengan gaya (yang terus dicurigai) loreng-loreng (militerisme terselubung). Toh, Prabowo baru menjalankan roda kekuasaan selama satu setengah tahun. Waktu yang bahkan belum terlalu layak dijadikan sebagai materi “ujian pra sidang” sebagai persiapan “ujian komprehensif” dalam bangku kuliah.

Persoalan terbesar bagi Prabowo adalah bagaimana upaya untuk menata ulang politik luar negeri Indonesia itu benar-benar terwujud menjadi tatanan dunia baru yang lebih adil dan beradab. Pada gilirannya nanti, Prabowo bakal berhadapan dengan mahkamah sejarah. Sebagaimana Sukarno dibandingkan dengan tokoh-tokoh segenerasi, seperti Jawaharlal Nehru (India) dan Josip Broz Tito (Yugoslavia), nanti pun Prabowo bakal disandingkan dengan Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Anwar Ibrahim, dan Xi Jinping. Satu yang utama: nama-nama itu sudah berkuasa lebih lama dibanding Prabowo yang baru mulai. Ibarat lari estafet, Prabowo baru lari dalam putaran pertama, sementara nama-nama yang lain sudah masuk putaran kedua, bahkan ketiga, atau keempat. Walau, waktu dan lama berkuasa, sama sekali bukanlah alasan.*