Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Rakyat Kan?

FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sebagai pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Jawaban saya cuma satu, yang milih siapa? Yang milih rakyat kan?” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13/4/2026.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan langsung melalui pilkada belum tentu menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Tito menyebut, meskipun sistem tersebut memiliki sisi positif, tetap ada kelemahan yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, ada juga yang seperti ini,” ujarnya.

Tito juga menyoroti faktor lain seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas para kepala daerah. Ia menilai, kasus OTT yang terjadi berulang dalam waktu singkat mengindikasikan adanya persoalan yang bersifat sistematis.

“Ini sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat. Artinya ada problem yang mendasar, problem yang sistematis,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tito menyinggung kemungkinan adanya kelemahan dalam mekanisme rekrutmen politik yang selama ini digunakan. Ia menilai, biaya politik yang tinggi dalam Pilkada turut menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih.

“Pemilihan langsung di satu sisi ada positifnya, tapi ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih adalah orang yang baik,” pungkasnya.*