Rabu, 15 April 2026
Menu

Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK, Wagub Jatim Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Redaksi
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13/4/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13/4/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada pekan lalu.

Emil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung. Di sisi lain, ia memastikan pelayanan publik di Tulungagung tetap berjalan normal tanpa gangguan.

“Ya, kita hormati proses hukum yang berlangsung dan memastikan bahwa pelayanan publik harus berjalan lancar. Untuk masyarakat Tulungagung, roda pemerintahan harus terus bergerak tanpa hambatan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13/4/2026.

Ia juga menekankan, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk KPK, guna memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Emil, salah satu upaya yang terus dioptimalkan adalah melalui mekanisme Monitoring, Control, Supervision for Prevention (MCSP). Program tersebut dinilai penting untuk meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran.

“Kita terus berkoordinasi dengan berbagai elemen, tidak terkecuali dengan KPK, untuk melakukan pembenahan. MCSP ini adalah upaya untuk terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola,” jelasnya.

Lebih lanjut, Emil mengakui setiap kasus yang terjadi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada rasa puas terhadap sistem yang berjalan saat ini.

“Kalau kemudian ada peristiwa yang terjadi, artinya harus ada pembenahan pengawasan. Kita tidak boleh merasa semua sudah cukup. Selalu ada ruang untuk meningkatkan pengawasan agar lebih maksimal,” tambahnya.

Emil juga menyebut, adanya kasus OTT yang menjerat sejumlah kepala daerah, termasuk sebelumnya di Madiun, menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pengawasan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari setiap kejadian, kita belajar bahwa masih ada ruang yang bisa diperbaiki. Itu yang harus terus kita benahi bersama,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari