Menteri dan Wamen Haji Tak Sejalan, Legislator Khawatir Bisa Dimanfaatkan Calo

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya, menyoroti adanya pernyataan kontradiktif antara Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait usulan kebijakan pendaftaran haji.

Atalia mengungkapkan, sebelumnya Dahnil menyatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas praktik haji ilegal dengan menegaskan bahwa tidak ada haji tanpa antre. Namun di sisi lain, Menteri Haji justru mewacanakan penerapan sistem “war ticket” untuk keberangkatan haji.

“Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan ‘jalur cepat’ dengan iming-iming sistem baru,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 10/4/2026.

Untuk mengatasi potensi permainan sistem melalui skema perang tiket serta persoalan panjangnya antrean haji, Atalia menyarankan pemerintah agar serius menerapkan single database nasional yang terintegrasi antara Kementerian Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, data yang akurat akan membantu memetakan jumlah jemaah yang benar-benar memenuhi syarat Istithaah setiap tahun.

“Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan,” tegasnya.

Selain itu, Atalia juga mengusulkan adanya skema afirmasi dalam antrean haji. Jemaah yang telah mendaftar lama dan kini berusia lanjut, yakni di atas 65 tahun, dinilai perlu mendapatkan prioritas keberangkatan tanpa harus mengikuti mekanisme “perang tiket”.

Hal tersebut, kata Atalia, sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana negara harus hadir untuk melindungi kelompok yang lebih rentan.

Atalia pun mengajak seluruh pihak agar tidak terburu-buru meninggalkan sistem antrean yang selama ini telah berjalan. Ia menegaskan, wacana “war ticket” sebaiknya dihentikan sementara apabila belum didukung kajian akademis yang matang serta partisipasi publik yang luas.

“Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka,” tutupnya.*