Hal itu disampaikan oleh Wiranto setelah menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24/4/2025.
Wiranto mengungkapkan bahwa membahas sejumlah beberapa poin tuntutan tersebut, seperti permintaan kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli, melakukan kocok ulang Kabinet bagi Menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke MPR.
“Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan, Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut.
Prabowo, lanjutnya, perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.
“Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu,” tambahnya.
Lalu, Wiranto juga menyampaikan Prabowo berpesan agar masyarakat tidak terpancing dalam polemik yang berkembang di media sosial.
Diketahui sebelumnya, purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk dapat mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka dikarenakan proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Salah satu yang menandatangani tersebut adalah mantan Wapres Try Sutrisno , sejumlah purnawirawan lain yakni Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Forum tersebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.*
