Dalam kunjungannya ke AS, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan pejabat tinggi AS, termasuk membahas tarif impor hingga reformasi kerja sama internasional.
Airlangga menjelaskan bahwa sejak awal kunjungan ke AS, delegasi Indonesia telah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di AS, mulai dari pemerintahan hingga pelaku usaha.
Ia mengatakan secara umum langkah-langkah yang diambil Indonesia mendapatkan sambutan positif dari pihak AS. Seluruh stakeholder disebut juga membuka ruang dialog untuk pembahasan lebih teknis dalam dua pekan ke depan.
“Secara keseluruhan, baik itu pemerintah di AS, asosiasi maupun dunia usaha mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 25/4/2025.
Airlangga juga mengungkapkan pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama perdagangan yang adil dan berimbang, dengan kepentingan nasional sebagai acuan. Fokusnya antara lain penguatan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah melalui rantai pasok industri strategis dan mineral kritis, beserta akses teknologi pertanian dan energi terbarukan.
“Tawaran Indonesia ke AS untuk mewujudkan kerja sama perdagangan adil, fair and square, sepenuhnya mengacu ke kepentingan nasional dan berimbang,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menyerap masukan dari asosiasi bisnis AS, termasuk sektor semikonduktor, beserta perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.
“Seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia mendapatkan keadilan,” lanjut Airlangga.
Airlangga mengatakan, Indonesia telah menandatangani perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan USTR, menandai masuknya Indonesia ke tahap negosiasi teknis. Indonesia juga menjadi satu dari 20 negara yang telah memulai proses negosiasi awal.
“Secara keseluruhan pemerintah AS mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan. AS dan kedua pihak setuju proses yang lebih intensif di tingkat teknis bahkan secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus sejenis working group percepat pembahasan,” sambungnya.
Lalu, Sri Mulyani menjelaskan dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) AS Scott Bessent, pembahasan tak hanya menyangkut isu bilateral, namun juga posisi AS dalam lembaga-lembaga multilateral.
“AS, seperti yang disampaikan US Treasury, menyampaikan bahwa posisi AS tetap akan menjadi anggota dan sekaligus pimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan World Bank yang akan juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya AS melalui lembaga-lembaga tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Dalam konteks bilateral, Sri Mulyani menyebut proposal yang diajukan Indonesia dalam negosiasi tarif dinilai sangat lengkap dan mendapatkan respons positif dari AS.
“Yang dihargai adalah proposal Indo yang disampaikan Pak Menko, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang gambarkan kerja sama saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani.
Komunikasi awal yang dilakukan Indonesia, lanjut Sri Mulyani, sangat strategis.
“Indonesia among the first time, the first mover, itu memberi keuntungan bagi Indonesia dalam proses perundingan,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya forum-forum internasional seperti Spring Meeting IMF-World Bank dan G20 untuk menciptakan pemahaman bersama dan menurunkan tensi global.
“Ketidakpastian dunia akan dan telah sebabkan proyeksi perekonomian global melambat dan itu tentu merugikan seluruh negara dunia,” imbuh Sri Mulyani.
Kebijakan tarif resiprokal diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, yang menetapkan tarif hingga 32 persen terhadap produk-produk dari Indonesia. Negara ASEAN lain juga terdampak, antara lain Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.*