PDI Perjuangan Instruksikan Kepala Daerah Tunda Retret di Magelang
FORUM KEADILAN – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputria mengeluarkan instruksi harian kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda keberangkatan ke acara retreat yang dijadwalkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut dikeluarkan seiring dengan dinamika politik nasional yang berkembang, khususnya setelah munculnya isu kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan, Ketua Umum partai memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait kebijakan internal, baik di dalam maupun di luar partai, demi menjaga eksistensi dan program partai.
Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Megawati tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk menunda perjalanan menuju Magelang dan segera menghentikan perjalanan jika sudah berada dalam perjalanan menuju lokasi retreat.
Mereka juga diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, mereka diinstruksikan untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap sedia untuk menerima panggilan langsung.
“Demikian instruksi ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian bunyi penutup surat instruksi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk masa bakti 2019-2024.
Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) di kasus pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa Sekjen PDI Perjuangan tersebut akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan lembaga antirasuah.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen pengganti Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, seluruh komando partai diambil alih langsung oleh Megawati.
“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20/2.*
Laporan Muhammad Reza
