Kamis, 12 Juni 2025
Menu

Golkar Tanggapi PDI Perjuangan Tolak Retret: Kami Hormati, Tapi Ada Implikasinya

Redaksi
Wakil Ketua DPP Golkar, Idrus Marham di dalam konfrensi Pers di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 21/2/2025 | Muhammad Reza/Forum Keadilan
Wakil Ketua DPP Golkar, Idrus Marham di dalam konfrensi Pers di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 21/2/2025 | Muhammad Reza/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Partai Golkar mengambil sikap berseberangan dengan PDI Perjuangan soal program Retreat Kepala Daerah.

Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya merasa perlu bersikap karena banyak kepala maupun wakil kepala daerah yang diusung Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Ia menyatakan bahwa seluruh kader Golkar diwajibkan untuk mengikuti program tersebut, termasuk kepala daerah yang diusung oleh Golkar.

“Kami ingin menjelaskan bahwa program retreat ini dalam pandangan Partai Golkar adalah sebuah program yang sangat fungsional. Ini adalah orientasi kerja bagi kepala daerah sebelum mereka menjalankan tugasnya,” ujar Idrus dalam konfrensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 21/2/2025.

Kendati demikian, Idrus menegaskan bahwa Golkar tetap menghormati sikap PDI Perjuangan, meskipun pihaknya menegaskan bahwa kader Golkar tetap diwajibkan untuk mengikuti retreaat.

“Kami menghargai sikap setiap partai dan tidak ingin mencampuri urusan internal mereka. Namun, bagi kader Partai Golkar, retreat ini hukumnya wajib. Ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mengikuti,” tegasnya.

Menurutnya, sikap Golkar harus disuarakan karena ada kepala daerah yang diusung oleh koalisi Golkar bersama partai lain termasuk PDI Perjuangan.

“Kalau ada instruksi menunda atau untuk sementara menahan diri ini kan terkait dengan kader-kader Golkar karena berkoalisi. Kami menghormati sikap partai lain, kami tidak ikut campur, tapi ada implikasinya ke kita, karena kita sama-sama mengusung,” tegas Idrus.

Lebih lanjut, Idrus juga menegaskan bahwa setiap kader Golkar yang terpilih sebagai kepala daerah sejatinya telah ‘diwakafkan untuk rakyat’ dan harus memiliki loyalitas penuh dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat.

“Partai Golkar berpandangan bahwa pada saat kadernya dicalonkan menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota, dan terpilih oleh rakyat, maka pada hakikatnya mereka telah ‘diwakafkan untuk rakyat’,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu juga mengutip pidato Soekarno alias Bung Karno, Presiden pertama Indonesia yang juga ayah dari Megawati.

“Kepentingan negara lebih diutamakan dari pada kepentingan partai. Ini pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1957,” pungkasnya.*

Laporan Muhammad Reza