Megawati Tolak Retreat, Pengamat: Bisa Goyahkan Pemerintahan
FORUM KEADILAN – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Instruksi ini dinilai sebagai respons usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, keputusan Megawati tersebut cukup mengkhawatirkan.
Menurutnya, jika para kepala daerah PDI Perjuangan mengikuti instruksi tersebut tanpa ada konsekuensi hukum, hal ini berpotensi meruntuhkan wibawa pemerintah, terutama Prabowo Subianto sebagai inisiator program retreat.
“Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah, utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat, dipertanyakan. Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21/2/2025.
Dedi juga menilai, langkah ini sebagai bentuk perlawanan PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Ia memprediksi, ke depan, instruksi serupa bisa diarahkan ke fraksi PDI Perjuangan di DPR.
“PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa diberikan kepada kadernya di DPR. Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesar adalah pemerintahan Prabowo bisa jatuh secara dini,” lanjutnya.
Dedi juga menyoroti kondisi politik saat ini yang tengah diwarnai oleh maraknya gerakan massa. Ia menyebut, fenomena ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik. PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo benar-benar tersudut,” kata Dedi.
Dedi pun menyarankan agar pemerintah merespons langkah PDIP dengan lebih bijak. Ia mengimbau agar pemerintah tidak semakin menekan publik dan lebih memprioritaskan kepentingan bangsa dibandingkan sekadar menjalankan janji politik.
“Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil program populis,” tutupnya.*
Laporan Muhammad Reza
