FORUM KEADILAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat suara terkait polemik budidaya tuna di wilayah Biak, Papua, yang dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan hingga kehidupan bayi tuna.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu, konsep budidaya tuna farming tidak merusak lingkungan maupun mengganggu bayi tuna.
Menurut, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, TB Haeru Rahayu, konsep budi daya tuna farming tidak akan merusak lingkungan dan menganggu bayi tuna.
“Justru sebenarnya terbalik, dengan budidaya itu lah semuanya akan bisa menjaga sumber daya alam. Memastikan SDA ini bisa dinikmati sampai generasi selanjutnya, anak cucu kita,” katanya kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu, 18/12/2024.
Haeru menegaskan, untuk memastikan dan mempelajari budidaya terkait hal tersebut, ia dan jajarannya telah melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Port Lincoln (Australia) dan Izmir (Turki).
“Lalu apa yang menjadi salah kami kalau kami mau mengembang, padahal budidaya itu salah satu jawaban untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan devisa, kemudian menghasilkan ikan yang punya kualitas yang lebih baik,” ujarnya.
Haeru mencontohkan, seperti di Turki, penangkapan bayi tuna dilakukan dengan menggunakan sonar atau heli, lalu ditangkap secara hati-hati.
“Nah, kalau sudah tertangkap, tangkapnya bukan diangkat kayak jaring begini, dikelilingi begitu. Setelah itu dibawa menuju ke KJA (Keramba Jaring Apung) itu dengan kecepatan maksimal satu knot. Kenapa satu knot, supaya jaringnya itu tidak begini. Kalau dibawa kencang, ya pasti mati. Ini pelan-pelan dibawa, digiring,” katanya.
Haeru menjamin, jika budidaya tuna yang sedang digalakkan oleh KKP ini tidak akan merugikan lingkungan atau lainnya.
“Kami juga enggak sembarangan untuk melakukan kebijakan seperti itu. Jadi, positive thinking. Jangan tendensius. Ini masih dalam proses persiapan. Mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah bisa clear and clean,” pungkasnya.*
Laporan Novia Suhari
