Mutasi 300 Perwira Tinggi Jenderal TNI, Selamat Ginting: Prabowo Menganulir Keputusan yang Dilakukan Jokowi

FORUM KEADILAN – Sebanyak 300 Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki gelombang pertama dimutasi seusai Prabowo Subianto menjadi Presiden RI.

Mutasi ini tertuang dalam surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) nomor Kep/1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Diketahui, beberapa diantaranya dianggap mempunyai kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam dokumen tersebut ada salah satu nama yang dimutasi adalah Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad, Letjen Widi Prasetijono. Mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama itu dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Letjen Mohamad Hasan yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad juga dimutasi menjadi Dankodiklatad.

Sebagai informasi, Hasan juga dikenal dekat dengan Jokowi karena pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres 2016-2018.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unhas), Selamat Ginting di Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV, menilai bahwa mutasi tersebut merupakan mutasi gelombang pertama di era Pemerintahan Prabowo Subianto dari sisa-sisa keputusan Presiden ke-7 Jokowi. Menurutnya, mutasi sehari sebelum Jokowi lengser merupakan hal yang tidak lazim dilakukan

“Presiden Jokowi ini melakukan mutasi itu sampai dengan H-1 sebelum dia lengser, H-1 ini tidak lazim sebenarnya,” ujar Selamat Ginting dalam Podcast Madilog Forum di Forum Keadilan TV, Jakarta, pada Senin, 16/12/2024.

“Misalnya ya pergantian komandan paspampres Mayjen Achiruddin ke Kodam Mulawarman menjadi Pangdam Mulawarman ya,” sambungnya.

Ia menyebut bahwa mutasi yang dilakukan oleh Prabowo saat ini adalah untuk menganulir keputusan-keputusan yang dilakukan Jokowi. Hal ini lah yang dinilai oleh Selamat Ginting, belum dipahami oleh masyarakat.

“Itu mestinya ya, misalnya ya, kasus komandan paspampres mestinya diserahkan saja kepada presiden yang akan menggantikan. Nah, ini kan tidak, posisi komandan paspampres dikosongkan, Mayjen Achiruddin sudah diplot menjadi Pangdam Mulawarman. Maka dalam keputusan mutasi ini Prabowo menganulir, sesungguhnya menganulir keputusan-keputusan dari Presiden Jokowi. Inilah konsolidasi politik Prabowo Subianto di lembaga militer, artinya dia coba melakukan konsolidasi. Kalau sudah di militer tentu akan bergerak juga di kepolisian,” jelasnya.

“Ini menarik ya, karena misalnya ya, kalau di eranya Jokowi ada perwira-perwira tinggi darah biru dan itu orang-orang yang menduduki jabatan komandan grup A paspampres. Komandan grup A ini adalah yang mengawal Presiden, yang kedua adalah ajudan Presiden, yang ketiga adalah komandan pasukan pengamanan Presiden, yang keempat sekretaris militer Presiden. Mari kita bedah, komandan grup A paspampres,” lanjutnya.

Para era Jokowi, kata Ginting, Komandan grup A yang pertama adalah Maruli Simanjuntak yang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (AD) pada 2016-2016, lalu digantikan oleh Mohammad Hasan yang baru saja digeser dari Panglima Kostrad menjadi Komandan Komando Doktrin.

“Sesungguhnya ini juga adalah turun gengsi dari panglima Kostrad menjadi komandan kodiklatan,” tuturnya.

“Kemudian, Muhammad Hasan digantikan oleh Tri Budi Utomo, yang sekarang menjadi sekjen di Kementerian Pertahanan,”

Saat situasi menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Tri Budi Utomo pun kemudian digantikan oleh Achiruddin Darojat yang saat ini kembalikan menjadi Komandan Paspampres dari Panglima Kodam Mulawarman karena keputusan baru yang dibuat oleh Prabowo.

Ia menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi pada saat menempatkan Tri Budi Utomo di posisi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) adalah tindakan yang buru-buru.

“Saya kira satu hal yang harus dipahami publik, Jokowi itu merusak sistem merit sistem,” tegasnya.*