Istana Targetkan IKN Jadi Ibu Kota 2029 Mendatang
FORUM KEADILAN – Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan menjadi ibu kota baru pada 2029 mendatang usai pembangunan gedung legislatif dan yudikatif selesai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi untuk menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mulai berkantor di IKN dalam waktu dekat.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintah ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan kepada awak media, Selasa, 10/12/2024.
Hasan memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Katanya, jika tidak ada kendala, maka pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan selesai pada masa kepemimpinan Prabowo. Setelah itu, IKN akan resmi menjadi ibu kota pada 2029.
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” pungkas dia.
Sebelumnya, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke IKN dalam waktu dekat. Kunjungan ini nantinya akan menjadi yang pertama semenjak ia menjadi Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono setelah rapat koordinasi mengenai Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara di Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9/12.
Kementerian PU, ungkap Diana, sudah mengirimkan surat undangan kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Sekretaris Kabinet (Seskab). Surat undangan ini untuk melakukan kunjungan ke IKN yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2024 ini.
Tetapi, kini pihaknya, kata Diana, masih menunggu kepastian Seskab soal jadwal kunjungan Prabowo ke IKN.
“Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember ini kami sudah usulkan,” ungkap dia.
Di samping itu, Basuki menjelaskan bahwa jika kunjungan Prabowo tidak jadi dilakukan pada Desember 2024, maka kemungkinan akan dilangsungkan pada Januari 2025.
“Ini kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau tidak Desember (2024) ya Januari (2025),” pungkasi Basuki.*
