Selasa, 24 Juni 2025
Menu

PPP akan Gelar Mukernas, Bahas Strategi Setelah Gagal Masuk Senayan

Redaksi
Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas II, Amri M Ali (tengah), Sekretaris Panitia Iskandar (kiri), dan Panitia Pengarah Mukernas PPP Fitri Gayo (kanan) di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas II, Amri M Ali (tengah), Sekretaris Panitia Iskandar (kiri), dan Panitia Pengarah Mukernas PPP Fitri Gayo (kanan) di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertema ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada 13-15 Desember 2024.

Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas Amri M Ali mengatakan, tema tersebut ditetapkan setelah melihat kondisi PPP pasca Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Dan ternyata (PPP) tidak mampu melampaui parliamentary threshold sebesar empat persen,” katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin, 9/12/2024.

Amri juga menyebutkan ada beberapa agenda lain dalam Mukernas ini. Agenda pertama ialah pertimbangan dan keputusan terkait waktu serta tempat penyelenggaraan Muktamar X PPP.

“Agenda kedua Mukernas II PPP ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemilu 2024. Evaluasi ini tidak dilakukan dengan tujuan personal. Kita akan lakukan evaluasi menyeluruh kepada struktur, kepada kelembagaan partai,” ujarnya.

Semua struktur partai, mulai dari DPP, DPW, DPJ, hingga ranting dan para calon legislatif (caleg) akan dievaluasi.

Agenda ketiga, PPP akan melakukan revitalisasi dan penataan kembali partai agar menjadi lebih modern, dengan tetap berlandaskan asas politik Islam.

“Ini sangat penting, kami melihat supaya kinerja fungsionaris itu lebih responsif, lebih tanggap. Kerja sama tim harus lebih kuat,” ucap Amri.

Dalam konteks revitalisasi ini, akan ada restrukturisasi, konsolidasi, dan rebranding untuk memperkenalkan PPP yang lebih modern.*

Laporan Novia Suhari