FORUM KEADILAN – Poltracking Indonesia mengaku ditarget oleh seorang oknum Dewan Kode Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) sejak sebelum penjatuhan sanksi.
“Sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik,” kata Direktur Poltracking Masduri Amrawi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 8/11/2024.
Menurut Masduri, hanya Poltracking yang diperiksa, padahal terdapat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda.
“Sebelum ramai terkait dengan perbedaan hasil survei Poltracking Indonesia dengan LSI, di percakapan internal Persepi sebenarnya sudah ramai perbedaan survei di luar daerah. Salah satunya di NTT antara Voxpol Indonesia dengan Indikator Politik Indonesia,” tuturnya.
Masduri mengatakan, oknum tersebut sudah ingin menjatuhkan sanksi ke Poltracking sejak lembaga itu mau mempublikasikan hasil survei Pilgub Jakarta.
“Jadi, kalau kita perhatikan di sini. Sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI, kira-kira, Poltracking layak untuk dipecat,” ujarnya.
Sebelumnya, Persepi memberi sanksi Poltracking Indonesia karena perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Hasil survei lembaga itu berbeda dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Persepi memberi kesempatan bagi kedua lembaga untuk menyampaikan data secara tertulis dan tatap muka.
“Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,” dikutip dari keterangan tertulis Dewan Etik Persepi.*
Laporan Muhammad Reza
