FORUM KEADILAN – Komisi I DPR mengadakan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23/9/2024.
Rapat tersebut membahas polemik kebocoran data dan upaya pencegahan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Ketua Komisi I DPR sekaligus pemimpin rapat Meutya Hafid mengingatkan kembali hasil rapat DPR dengan pemerintah pada Juni lalu. Dalam rapat tersebut, keamanan siber dinyatakan sebagai isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara.
“Raker pada 27 Juni 2024 di antaranya menghasilkan keputusan, di mana Komisi I berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekadar masalah teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara,” ujar Meutya.
Meutya juga menyoroti respons cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk berkoordinasi langsung dalam menangani masalah ini.
“Saya rasa salah satu poin kesimpulan ini yang kemudian direspons cepat oleh Presiden Jokowi, sehingga menugaskan Bapak Menko Polhukam juga melakukan koordinasi langsung terkait isu ini. Jadi tidak hanya di Kemkominfo dan BSSN, tapi ditarik ke atas, di Kemenko Polhukam,” sambungnya.
Dalam rapat ini, Komisi I DPR berharap mendapatkan laporan terbaru mengenai penanganan kebocoran data di PDNS dan rencana ke depan terkait Pusat Data Nasional.
“Komisi I DPR akan melakukan rapat kerja lanjutan untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS,” kata Meutya.
“Jadi meskipun kami sudah mendapatkan update melalui media massa dan juga pernyataan pernyataan publik oleh Pak Menko Polhukam, namun karena ini menjadi kesimpulan yang mengikat di rapat Komisi I sebelumnya, maka kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan tentang rencana PDN ke depan,” ujarnya.*
Laporan Muhammad Reza