FORUM KEADILAN – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut praktik pemberangusan paksa atau union busting di perusahaan media sangat erat kaitannya dengan oligarki. Hal ini diungkapkan Bivitri dalam konferensi pers yang menyoroti peristiwa pemecatan sepihak dan pembubaran Serikat Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI).
Bivitri menjelaskan bahwa banyak negara yang indeks demokrasinya menurun karena pemilik perusahaan media merupakan bagian dari oligarki.
“Banyak sekali penelitian yang sudah sering dikutip tentang relasi pemilik media dengan institusi-institusi politik, atau karya politik,” katanya di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa, 3/9/2024.
Bivitri juga menekankan bahwa di Indonesia, banyak pemilik media besar yang juga menjadi pemilik partai politik.
“Jadi itu tidak bisa dipisahkan, dan karena itu lah buat saya peran media itu luar biasa besar,” ujarnya.
Bivitri menyarankan agar upaya union busting terhadap pegawai CNN Indonesia harus dibawa hingga ke kantor pusat internasionalnya.
“Kalau teman-teman di CNN Pusat atau di negara-negara lain mendengar ini, pasti mereka, (berpikir) ‘Wah Indonesia demokrasinya hancur banget’. Pasti, saya yakin itu akan punya pengaruh pada indeks demokrasi Indonesia tahun ini. Yang biasanya keluar tahun depan ya, awal tahun depan,” tegasnya.
Menurut Bivitri, polemik yang muncul terkait Serikat Solidaritas Pekerja CNN Indonesia ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak memenuhi hak-hak para pekerja.*
